Sekdes PNS Ditarik, Kades Resah

2776

WONOSOBO – Ditariknya sekretaris desa (sekdes) berstatus PNS ke lingkup Pemkab, memunculkan kegelisahan di masyarakat. Penarikan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Sekdes PNS sudah bersiap pindah tugas ke kecamatan, sementara pengisian kursi sekdes ditunda.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Wonosobo (PKKW) Heru Nurcahyo mengakui, sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Wonosobo ada yang telah mengangkat penjabat sementara sekdes. Selain itu, sejumlah sekdes PNS yang sesuai peraturan mulai 10 Januari sudah harus pindah tugas ke kecamatan, juga ada yang telah menggelar syukuran.

“Sehingga merasa malu kalau harus kembali lagi ke desa. Padahal SK tugas di kecamatan juga sampai saat ini belum mereka terima,” katanya saat bertemu Bupati Eko Purnomo dan Wakil Bupati Agus Subagiyo serta beberapa pejabat terkait, di pendopo belakang eks rumah dinas bupati, Rabu (24/1) malam.

Selain terkait pengisian sekdes yang ditunda sampai Mei 2017, dalam pertemuan dengan bupati dan jajarannya itu, sejumlah kades juga menyampaikan beberapa permasalahan. Salah satunya terkait administrasi pengelolaan dana transfer desa.

“Adanya kesempatan beraudiensi dengan pimpinan daerah sangat positif dan berharap agar bisa berlangsung secara periodik, setidaknya per triwulan,” ujar Kades Tambi Tri Pitoyo.

Menjawab pertanyaan terkait pengisian dan pengangkatan perangkat desa, Eko mengatakan, Surat Keputusan (SK) Sekdes PNS masih dalam proses. “Ada lebih dari 8.000 SK staf pasca terbentuknya SOTK baru Pemkab Wonosobo, termasuk sekdes PNS yang harus saya cermati, sehingga perlu waktu,” jelasnya.

Kepada para kades, Eko meminta agar mereka tak buru-buru melantik pj sekdes sebelum SK mutasinya terbit. “Sekdes PNS yang belum menerima SK pindah tugas, saya minta juga tetap bekerja di desa, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas sepanjang 2016,” tegasnya.

Pekerjaan yang belum selesai seperti penyusunan SPj dan Perdes APBDes, harus dituntaskan sebelum mereka dialihtugaskan di lingkungan Pemkab Wonosobo. Selain itu, para kades yang tergabung dalam kepengurusan PKKW juga diminta untuk menyosialisasikan adanya penundaan pengisian perangkat desa, agar tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Saya berpesan, kades menghindari pungutan liar dalam segala bentuk layanan publik, karena saat ini pemkab telah membentuk Tim Saber Pungli,” jelasnya. (ali/ton)