33 C
Semarang
Jumat, 5 Juni 2020

Cuti Usai, Petahana Rawan Gerilya

Another

Kenangan dan Kesan Tak Terlupa Bekerja Bareng sang Legenda

Yuni Shara antusias saat ditawari berduet dengan Didi Kempot meski akhirnya tak sempat bertemu sampai selesai rekaman. Soimah juga...

Didi Kempot Berkawan dengan Berbagai Kalangan (14)

Karya-karyanya yang sukses melewati semua demarkasi pendengar musik mengantarkan Didi Kempot pada persahabatan yang tak pandang bulu. Dari pengamen...

Setan Sembunyi

Surabaya tidak lagi hanya merah. Tapi merah kehitaman. Pertanda wabah Covid-19 kian mengkhawatirkan. Apalagi ada berita medsos yang agak ngawur...

SEMARANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Abhan Misbach khawatir, masa tenang kampanye Pemilu 2017 justru dimanfaatkan petahana untuk bergerilya. Sebab, masa cuti petahana habis bersamaan dengan masa kampanye.

”Tanggal 12 Februari mereka sudah aktif bekerja sebagai kepala daerah. Ini kan rawan ada pergerakan,” ucapnya. Dikatakan, sejak masa cuti kampanye hingga pencoblosan 15 Februari mendatang, merupakan masa-masa krusial. Potensi dugaan pelanggaran semakin besar, terutama bagi petahana. Karena itu, pihaknya akan mengerahkan pengawasan semaksimal mungkin. Terlebih, saat masa tenang, Bawaslu sudah menerjunkan pengawas hingga tingkat TPS.

Menurutnya, di masa tenang dilarang melakukan kegiatan karena bisa dianggap pelanggaran kampanye di luar jadwal. Pelanggaran ini bisa membuat peserta pemilu terjerat sanksi pidana. Kalau sekali diperingatkan masih nekat, bisa didiskualifikasi atau dibatalkan dari peserta pemilu. ”Hal ini berlaku untuk semua calon, bukan hanya petahana. Kalau ada kegiatan atau kampanye di luar jadwal, bisa dipidanakan,” tegasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyadari jika petahana yang sudah aktif bekerja, berpotensi melakukan pelanggaran. Meski waktunya hanya empat hari, ada kemungkinan bisa memengaruhi kebijakan pemilih dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala daerah.

Meski begitu, dia berharap petahana tidak melakukan intervensi agar masyarakat bisa memberikan suara tanpa intimidasi. ”Mungkin seharusnya cutinya tidak sampai masa kampanye, tapi pencobolosan. Jadi incumbent benar-benar tidak terlibat langsung dalam pilkada sebagai orang pemerintahan,” ucapnya.

Dia meminta Bawaslu Jateng untuk terus mengawasi apa yang harus diperhatikan. Jika perlu, bisa melakukan tindakan yang lebih banyak untuk mengurangi risiko pelanggaran.

Pihaknya pun akan mengerahkan desk pilkada Pemprov Jateng untuk ikut memantau agar PNS bisa menjaga netralitas. ”Ini adalah harga demokrasi yang bisa dibeli. Agar masyarakat bisa merasakan kualitas demokrasi yang baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo menilai, banyak pihak yang terlalu waswas terkait potensi pemanfaatan jabatan petahana. Menurutnya, waktu empat hari dirasa tidak efektif untuk melakukan pergerakan. ”Apalagi masyarakat sekarang sudah cerdas,” katanya. (amh/ric/ce1)

Latest News

Kenangan dan Kesan Tak Terlupa Bekerja Bareng sang Legenda

Yuni Shara antusias saat ditawari berduet dengan Didi Kempot meski akhirnya tak sempat bertemu sampai selesai rekaman. Soimah juga...

Didi Kempot Berkawan dengan Berbagai Kalangan (14)

Karya-karyanya yang sukses melewati semua demarkasi pendengar musik mengantarkan Didi Kempot pada persahabatan yang tak pandang bulu. Dari pengamen sampai presiden. T.M. BAYUAJI-K. ULUM, BAYU...

Setan Sembunyi

Surabaya tidak lagi hanya merah. Tapi merah kehitaman. Pertanda wabah Covid-19 kian mengkhawatirkan. Apalagi ada berita medsos yang agak ngawur sebelumnya: Surabaya bisa seperti Wuhan....

Religiusitas dan Kedekatan Didi Kempot dengan Kaum Santri (13)

Ada sejumlah lagu Didi Kempot yang memperlihatkan sisi religiusitas maestro campursari itu, termasuk satu di antaranya yang belum sempat dirilis. Menurut para sahabat, yang...

Luka Lama

Semua bisa merasakan: betapa irinya Trump. Iri kepada Putin. Iri kepada Xi Jinping. Iri pada kekuasaan mereka berdua. Yang tidak dimiliki oleh seorang Presiden Amerika. Betapa gemes tangan...

More Articles Like This

Must Read

Perangkat Desa Dlisen Limpung Lengkap

BATANG - Setelah dilakukan proses administrasi, Slamet Masrur, 31, kemarin resmi dilantik sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dlisen, Kecamatan Limpung, Kabupaten...

Pemberian TPP akan Diperketat

RADARSEMARANG.COM, KENDAL - Sekda Kendal, Mohammad Toha memastikan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Kendal akan diperketat....

DPRD Wonosobo Dukung Forum Honorer K2 dan Komunitas Pemberkasan PPG Non PNS

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Forum Honorer Kategori 2 (K2) dan Komunitas Pemberkasan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Non-PNS yang mengajar di sekolah negeri melakukan audiensi dengan...

Tutor Sebaya dan Up Date Status sebagai Scaffold Belajar IPS

RADARSEMARANG.COM - KEBIASAAN up date status adalah kondisi zaman now yang penuh dengan keinginan untuk beraktualisasi, sehingga dapat dimanfaatkan bagi guru mapel IPS sebagai...

Tolak Uang, Minta Bendungan

KAJEN – Warga Desa Jeruksari, Mulyorejo dan Tegaldowo, Kecamatan Tirto, yang menjadi korban banjir dan rob, menolak bantuan uang dari donatur, termasuk Bupati Pekalongan...

Pameran Revitalisasi Pancasila

PENGUNJUNG sedang menyaksikan karya seni yang dipamerkan di Gedung Monod Huis, kawasan Kota Lama Semarang, Rabu (17/5). Berbagai karya seni dari foto, lukisan, dan...