PEKALONGAN-Dinas Pendidikan (Dindik) mengalihkan dana APBD untuk menangani sejumlah sekolah korban banjir yang kegiatan belajar mengajarnya terganggu. Pasalnya, berdasarkan data Dindik, sebanyak 26 sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMA, rutin terendam banjir akibat intensitas hujan yang tinggi, sejak awal tahun 2017. Puluhan sekolah tersebut, terdiri atas 7 TK, 13 SD, 2 SMP, 1 SMA dan 3 SMK.

Kapala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dindik Kota Pekalongan, Slamet Mulyo mengatakan bahwa Dindik akan melakukan penanganan secara bertahap dengan prioritas kondisi dan anggaran yang tersedia. “Awal tahun ini, banyak sekolah yang lapor tergenang air, sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu. Kami sudah keliling dan mendata, hasilnya ada 26 sekolah yang tergenang mulai dari TK hingga SMA dan SMK,” terangnya.

Penanganan terhadap sekolah-sekolah tersebut, lanjutnya, akan dimulai tahun ini. Namun, karena anggaran APBD 2017 sudah ditetapkan, pihaknya harus melakukan pengalihan anggaran milik sejumlah sekolah kepada sekolah menjadi korban banjir terparah. Setidaknya ada empat SD yang menjadi prioritas dan akan dilakukan penanganan tahun ini, yakni SDN Dukuh, SDN Kramatsari, SDN Pasirsari 2 dan SDN Kandang Panjang 10.

“Karena laporan ini baru masuk, sedangkan rancangan APBD sudah sejak September lalu. Akhirnya kami melakukan peralihan dari sekolah yang belum mendesak kepada sekolah yang sudah parah. Di antaranya anggaran untuk SDN Gamer 2, SDN Degayu 2 dan SDN Baros dialihkan ke SDN Dukuh, SDN Kandang Panjang 10, SDN Kramatsari dan SDN Pasirsari 2,” terangnya.

Sebutnya, SDN Dukuh akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk pengurugan. Karena sebelumnya SDN Dukuh juga mendapatkan alokasi anggaran dari DAK untuk membangun ruang kelas bertingkat. Sedangkan SDN Kandang Panjang 10 mendapatkan Rp 75 juta, SDN Kramatsari mendapatkan Rp130 juta dan SDN Pasirsari 2 mendapat alokasi Rp 85 juta. Sekolah lainnya, baik SD maupun SMP, akan kembali diusulkan pada anggaran perubahan. Bagi sekolah swasta, pihaknya harus menunggu adanya usulan proposal karena akan diberikan dalam bentuk dana hibah.

Selain untuk SD, Dinas Pendidikan juga sudah mengalokasikan anggaran bantuan untuk sejumlah TK. Dari 7 TK yang melapor, pihaknya baru bisa membantu 4 TK. Tiga lainnya, masih terkendala badan hukum dan belum terpantau. Sedangkan untuk SMA dan SMK, karena sudah diambil alih provinsi, pihaknya hanya akan melaporkan kondisi yang ada ke Pemprov Jateng.

Dari perhitungan yang dilakukan, jika 26 sekolah tersebut ditanggulangi seluruhnya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 13,4 miliar. “Kami menanggulangi yang mendesak dulu. Setelah ini, data akan kami laporkan ke wali kota lengkap dengan kebutuhan anggaran untuk perbaikan,” cetusnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Soeroso menambahkan bahwa pengalihan anggaran perbaikan untuk beberapa sekolah dilakukan dengan berdasarkan prioritas dan kondisi yang ada. Anggaran-anggaran yang dialokasikan namun tidak mendesak, bisa digunakan dahulu untuk kebutuhan mendesak yang belum dialokasikan.

“Anggaran yang tidak mendesak, seperti perbaikan pagar atau pembangunan laboratorium dan perpusatakaan, itu penting. Tapi tidak mendesak sehingga akan dialihkan dulu. Nanti di perubahan akan diusulkan kembali,” terangnya. (tin/ida)