SEMARANG – Setelah memeriksa dua pejabat Pemkot Semarang terkait skandal korupsi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang, penyidik Polrestabes Semarang segera memanggil mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang UPTD Terminal Mangkang, Joko Umboro Jati. Rencananya, Joko Umboro akan diperiksa pekan depan.

”Mungkin minggu depan (Joko Umboro Jati) akan kami panggil (diperiksa),” ungkap Kasubnit II Tipikor Polrestabes Semarang, Aiptu Arief Setiawan, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (25/1).

Dikatakan, saat ini penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang masih mengumpulkan alat bukti dan menelaah keterangan dari sejumlah saksi yang sudah diperiksa.

Setidaknya sudah ada tujuh saksi yang dimintai keterangan. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunanto, dan Kepala Seksi Perbelanjaan Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Semarang, Chandra.

Selain mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi, lanjut Arief, pihaknya juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. Audit ini untuk mengetahui jumlah pastinya kerugian yang ditanggung Pemkot Semarang.

”Pengoperasian itu kan dibebankan ke pemkot, makanya nanti kami mengundang BPK untuk melakukan audit,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Wiyono Eko Prasetyo menegaskan, kasus ini masih terus ditangani penyidik. Diakui, penanganan kasus ini membutuhkan ketelitian untuk mengungkap aktor utama skandal korupsi BRT ini. ”Jangan terburu-buru dulu. Ini masih ditangani penyidik. Memang nanti semua saya panggil,” katanya.

Menanggapi kasus hukum yang membelit BRT Trans Semarang ini, pengamat transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno memilih tidak berkomentar. ”Itu sudah masuk ranah hukum, ya diselesaikan secara hukum saja,” ujarnya singkat.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi di tubuh BLU Trans Semarang ini terungkap setelah Kepala BLU Trans Semarang UPTD Terminal Mangkang, Agung Nurul Falaq Adi Wibowo melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang. Sesuai surat laporan atau pengaduan nomor Rekom /16/1/2017/SPKT/RES TBS SMG disebutkan kasus tersebut terjadi di Terminal Mangkang. Waktu kejadian pada September-Oktober 2016. Modus operandinya pelaku menyewakan 8 unit bus BRT selama dua bulan senilai Rp 200 juta. Bus tersebut dioperasikan tanpa izin di Koridor III dan IV. (mha/aro/ce1)