Nyaris Baku Hantam, Paguyuban Kades Protes Dewan

Soal Pengisian Perangkat Desa

507

DEMAK-Kepala desa (kades) yang tergabung dalam Paguyuban Demang Bintoro protes terhadap DPRD Demak terkait rencana pengisian perangkat desa. Protes dilakukan usai rapat koordinasi (rakor) antara pihak legislatif dan eksekutif yang berlangsung di ruang lantai 2 gedung DPRD Demak, Jalan Sultan Trenggono, kemarin.

Bendahara Paguyuban Demang Bintoro, Bambang Untoro mengatakan bahwa pihaknya merasa diusir saat rakor hendak dimulai. Karena itu, pihaknya melakukan protes setelah rapat selesai. Waktu itu, Bambang yang berada di lantai bawah, tiba-tiba naik menghampiri para pimpinan dewan, utamanya Ketua DPRD Nurul Muttaqin. Pimpinan dewan kaget dengan adanya protes tersebut. “Kami tidak terima sebelumnya telah diusir dari ruangan. Ini kan rumah rakyat,” katanya dengan nada tinggi.

Hampir terjadi baku hantam. Beruntung, Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet dan anggota dewan lainnya Sudarno berhasil mencegah hal-hal yang tidak diingainkan itu. Bambang Untoro yang melakukan protes ini didampingi langsung Ketua Paguyuban Demang Bintoro, Agus Puryanto dan Sekretarisnya Achmad Sofa.

Sebelumnya, Bambang menyampaikan bahwa pengisian perangkat desa merupakan kewenangan desa dan berharap tidak ditunda. Senada disampaikan Ketua Demang Bintoro, Agus Puyanto. Menurutnya, jika kekosongan perangkat tidak segera diisi, maka dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. “Karena itu, kades satu komando agar pengisian perangkat ini berjalan sesuai jadwal,” ujar Kades Sidomulyo, Kecamatan Dempet ini.

Sekretaris Paguyuban Demang Bintoro, Achmad Sofa menambahkan, banyaknya perangkat dan sekretaris desa (sekdes) yang kosong dapat membuat administrasi desa terganggu. “Ada jabatan sekdes yang sudah kosong 10 tahun,” kata kades Bremi, Kecamatan Mijen ini.

Menanggapi protes paguyuban kades ini, Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin mengatakan bahwa tidak ada pengusiran dalam rakor antara legislatif dan eksekutif di gedung dewan tersebut. “Dewan sejak awal tidak mengundang pihak kades,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet juga menyampaikan tidak ada pengusiran kades. “Dalam rakor ini memang tidak mengundang kades,” kata dia.

Slamet menambahkan, rakor legislatif dan eksekutif diperlukan sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pengisian perangkat desa. Terkait dengan hasil rakor legislatif dan eksekutif tersebut, Wakil Bupati Demak Joko Sutanto menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan bupati, apakah pemilihan perangkat desa mau dilanjutkan atau ditunda. Sebab, saat ini Bupati Demak HM Natsir masih ibadah umrah di tanah suci Makkah. “Kita menunggu bapak bupati dulu,” ujarnya. (hib/ida)