SEMARANG – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah (Tergugat 1) digugat nasabah senilai Rp 22 miliar. Gugatan ini dilakukan oleh Satya Laksana, terkait aset tabungannya yang hilang saat didepositkan di BPD Syariah Cabang Surakarta sekitar 2011.

Gugatan secara perdata ini dilayangkan menyusul mediasi yang gagal antara kedua belah pihak. Kahar Mualamsyah, kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa BPD Jateng telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian nasabah. Untuk itu, para tergugat diminta membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada nasabah.

”Bank Jateng sebagai institusi harus mengembalikan uang tabungan nasabah yang hilang. Soalnya, seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya,” ujar Kahar saat sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (25/1).

Tidak hanya kepada BPD Jateng, gugatan juga dilayangkan kepada Teguh Wahyu Pramono (Tergugat II), selaku mantan Kepala BPD Syariah Cabang Surakarta yang kini telah menjalani hukuman atas kasus pemindahbukuan uang tabungan tanpa sepengetahuan nasabah.

Menanggapi hal itu, penasihat hukum Teguh Wahyu, Muhammad Dasuki mengatakan bahwa gugatan salah sasaran. Sebagai pejabat dan karyawan yang bernaung di perusahaan PT BPD Jateng, tanggung jawab mengembalikan uang nasabah yang hilang bukan pada kliennya, melainkan institusinya. ”Jika, demikian berati gugatan yang ditujukan kepada kliennya error in persona,” tandasnya.

Dasuki mengakui ada kesalahan pada kliennya, yaitu telah mengalihkan tanpa sepengetahuan nasabah. Namun, pihaknya telah bertanggung jawab secara pidana dengan menjalani kurungan 7 tahun penjara dan denda.

”Kita telah menjalani putusan pidana sebagai pertanggungjawaban mengalihkan uang nasabah. Jadi, tidak ada hubungan keperdataan dengan kami, atau subjek hukumnya adalah BPD Jateng. Bukan kita yang digugat,” terangnya. (sga/zal/ce1)