MUNGKID— APBD Kabupaten Magelang menganggarkan Rp 438 juta untuk membantu transportasi guru PAUD. Mereka akan menerima bantuan Rp 150 ribu per bulan.

“Jumlahnya memang belum ideal. Tapi karena Pemkab belum bisa menganggarkan intensif bagi guru maka kita tambah alokasinya dengan asumsi penambahan guru PAUD penerima bantuan ini,” kata Ketua Komisi IV DPRD M Adib, kemarin.

Adib mengatakan penambahan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajar PAUD di Kabupaten Magelang. Mengingat banyak status pengajar PAUD yang belum jelas. “Ini sebagai bentuk perhatian kepada para pengajar PAUD,” paparnya.

Apalagi, dia melihat banyak guru PAUD yang belum mendapatkan penghasilan yang layak. Bahkan, ada yang berjuang tanpa mendapatkan gaji bertahun-tahun.

Dalam Badan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayan awalnya mengajukan anggaran Rp 225 juta. Jumlah itu dinilai kurang sehingga ditambah Rp 213 juta.

“Kita setuju memberikan tambahan anggaran karena ini sangat penting dan bisa dirasakan manfaatnya oleh para guru,” kata Suyanti anggota Komisi IV.

Dengan bertambahnya anggaran ini, katanya, jumlah guru PAUD penerima manfaat ini juga bertambah. “Setiap bulan guru PAUD akan mendapatkan bantuan transportasi sebesar Rp 150 ribu per bulan,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sragen pada 2017 ini menganggarkan dana sebesar Rp 239 miliar untuk tunjangan sertifikasi guru. Anggaran tersebut akan dibayarkan untuk guru TK hingga SMP yang telah lulus sertifikasi. Sedangkan untuk guru SMA/SMK sudah diambil alih Pemprov Jawa Tengah.

Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Sunari menjelaskan, anggaran sebesar Rp 38 miliar di antaranya berada di rekening kas daerah (kasda) sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2016. Sedangkan Rp 201 miliar sisanya menunggu pencairan dari pusat yang biasanya disesuaikan dengan termin pencairan.

“Dana sejumlah itu nantinya akan diproyeksikan membayar tunjangan sertifikasi sekitar 4.547 guru dan pengawas TK hingga SMP. Sedangkan untuk pengawas SMA/SMK dan guru SMA/SMK nantinya sudah dibayarkan oleh Pemprov Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sunari menambahkan tunjangan dibayarkan setiap triwulan, mengacu pada triwulan terakhir 2016. Pertriwulan kebutuhan anggarannya sekitar Rp 53,7 miliar. (vie/jpg/lis)