65 Anggota DPRD Belum Lapor Harta Kekayaan

499

SEMARANG – Sebanyak 65 orang dari 100 anggota DPRD Jateng belum pernah mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal LHKPN sudah menjadi agenda wajib semua pejabat negara. Bahkan harus di-update setiap dua tahun.

Sekretaris DPRD Jateng, Indra Surya, mengatakan, 35 anggota dewan yang pernah mengisi LHKPN, hanya dua orang yang sudah meng-update. Sementara 33 anggota lain belum melakukan pembaharuan.

Menurutnya, masih banyaknya anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN itu karena memang ada yang belum tahu. Selain itu, ada yang tidak mau karena mereka berpendapat bahwa anggota DPRD tidak perlu mengisi LHKPN. Padahal  undang-undang sudah jelas mengamanahkan bahwa jabatan yang dipersamakan dengan pejabat negara harus mengisi LHKPN. ”Anggota DPRD itu kan pejabat negara. Jadi, wajib mengisi LHKPN,” tegasnya.

Untuk mendorong agar pada anggota DPRD mengisi LHKPN, pihaknya sudah merencanakan akan menyelenggarakan bimbingan teknis (bintek) pada 3-5 Februari mendatang. Bintek ini akan menghadirkan unsur  KPK, serta  melibatkan kapolda dan kajati. ”Ini sudah terprogram, tinggal pelaksanaannya nanti,” ujarnya.

Para anggota dewan yang belum mengisi LHKPN akan didorong melaporkan dengan menggunakan format baru, yakni E-LHKPN. Format ini dianggap lebih sederhana, karena bisa langsung mengisi melalui aplikasi internet.

Cara ini digadang-gadang lebih mudah daripada mengisi LHKPN secara manual. Karena hanya menyuguhkan tiga-empat  lembar formulir saja. ”Kalau dulu cukup tebal dan harus melampirkan bukti-bukti yang ada,” bebernya.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi, mengaku, telah menginstruksikan semua anggota dewan untuk mengisi LHKPN. Menurutnya, jika ada anggota dewan yang belum melapor, bisa jadi karena kendala teknis. Sebab, dia mengakui pengisian LHKPN memang sangat rumit. Semua jumlah harta, digunakan untuk apa saja, hingga asal mendapatkan harta tersebut, harus benar-benar detail.

”Kalau yang sedang kredit, bagaimana? Beli rumah, tapi sertifikatnya masih di bank karena belum lunas. Juga kalau beli kendaraan, STNK-nya bukan atas nama pribadi, bagaimana?” paparnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengklaim, untuk pejabat di lingkungan Pemprov Jateng, sudah semuanya mengisi LHKPN. ”Kami sudah 100 persen. Bahkan sudah sampai eselon IV, yang belum banyak melaporkan memang anggota DPRD Jateng,” tegasnya. (amh/aro/ce1)