Tak Efektif, PPK Dibubarkan

416

PEKALONGAN–Pusat Pelayanan Kemiskinan (PPK) yang dimiliki Kota Pekalongan, kini sudah tidak efektif lagi. Lantaran ada tumpang tindih dalam penanganan kemiskinan, sehingga PPK akan ditiadakan dan Pelayanan Kemiskinan akan diserahkan ke dinas terkait.

“Agar anggarannya bisa lebih banyak untuk mengurusi masyarakat. Maka, pelayanan kemiskinan akan langsung ditangani oleh dinas terkait saja,” kata Wali Kota Pekalongan, Alf Arsla Djunaid.

Menanggapi hal itu, Sri Wahyuni, Asisten II Setda Pekalongan sekaligus ketua PPK menjelaskan bahwa tugas PPK hanya sebagai tangan panjang dari dinas. Keterbatasan dinas untuk melakukan survei ke lapangan, sehingga PPK yang melakukan survei ke lapangan. “Dari hasil survei, kalau ada permohonan langsung kami sampaikan ke dinas terkait. Kira-kira begitu sistemnya,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan masyarakat tentang anggaran dana penanggulangan kemiskinan ada di PPK. Pasalnya, anggaran tersebut selama ini masih ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. PPK sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk membantu pelayanan kemiskinan, agar dalam memberikan pelayanan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin dengan pola satu pintu. Warga yang membutuhkan bantuan bisa langsung datang.

Setidaknya di PPK, ada empat bidang pelayanan yakni bidang penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lingkungan, serta bidang data pelaporan dan pengaduan masyarakat. PPK akan tetap berjalan, sampai benar-benar ada penyataan secara resmi PPK dibubarkan. “Kalau ada pernyataannya pak wali buat dibubarkan, ya bubar. Kalau tidak ya tetap jalan,” ungkapnya. (tin/ida)