33 C
Semarang
Kamis, 2 Juli 2020

Remunerasi Masih 3 Tahun Lagi

Ganjar Bantah Takut APBD Jebol

Another

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru...

”Semua sudah proporsional kok. Jateng malah beruntung. PNS peralihan di Jatim sama Jabar malah tidak dapat TPP.” Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng

SEMARANG – Sekitar 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) peralihan dari pemkab/pemkot ke pemprov akan diberi remunerasi. Sebab, meski berstatus PNS pemprov, besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka masih jauh di bawah PNS asli pemprov.

Saat ini, perumusan TPP PNS peralihan maksimal Rp 1 juta per bulan untuk golongan IV, Rp 850 ribu per bulan untuk golongan III, dan Rp 750 ribu per bulan bagi golongan II. Angka itu terpaut jauh dari PNS asli pemprov yang mencapai Rp 6,3 juta per bulan untuk golongan IV, Rp 5,25 juta per bulan bagi golongan III, Rp 3,5 juta untuk golongan II, dan Rp 3 juta bagi golongan I.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan, tahun ini sengaja tidak melakukan remunerasi PNS peralihan. Dia meminta mereka bisa bersabar jika merasa keberatan tidak mendapat TPP yang sama. ”Namanya juga transisi. Jadi harus bertahap. Kami baru mulai menuju pola itu, kok,” ucapnya, kemarin.

Mantan anggota DPR RI ini membeberkan, kemungkinan besar, remunerasi baru bisa dilakukan tahun ketiga. Meski begitu, dia menampik jika penguluran remunerasi untuk meringankan beban APBD 2017 yang saat ini sudah nyaris jebol. ”Semua sudah proporsional kok. Jateng malah beruntung. PNS peralihan di Jatim sama Jabar malah tidak dapat TPP,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, pemberian TPP sudah diatur dalam Pergub Nomor 43 tahun 2014. Artinya, semua PNS di lingkup pemprov, berhak mendapatkan TPP meski nominalnya berbeda. ”Pasti nanti ada penyesuaian. Entah bertahap, atau langsung lewat remunerasi. Remunerasi agaknya paling proporsional karena disesuaikan golongan dan jabatan,” katanya.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, M. Yulianto menegaskan, salah satu dampak dari alih kewenangan, termasuk personel dari pemkab/pemkot ke pemprov yang paling terasa bagi pegawai adalah soal mutasi. Meski sudah berjanji siap ditugaskan di mana pun, keguncangan tetap membayangi PNS. Apalagi, biasanya di masa transisi, konteks kepastian mutasi masih belum jelas.

Keguncangan pegawai juga muncul karena perubahan jabatan atau posisi. Termasuk hak seperti fasilitas kerja dan perolehan TPP. Pasti beda dari ketika mereka masih mengabdi di pemkab/pemkot. ”Sekarang, semua sudah di bawah kewenangan pemprov. Kepastian-kepastian ini harus segera diberikan,” tegasnya. (amh/ric/ce1)

Latest News

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

Tambah Puyeng, Suami Nganggur

RADARSEMARANG.COM, LADY Sandi, 38, harus siap menanggung beban dua kali lebih besar setelah menjatuhkan talak suaminya. Bukan tanpa alasan, John Dori, 45, yang gagah...

Tiga Bersamaan

Tiga orang hebat ini punya ide yang mirip-mirip. Hafidz Ary Nurhadi di Bandung, dr Andani Eka Putra di Padang dan Fima Inabuy di Kupang,...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Coba Dekatkan Seni dengan Masyarakat Awam

Raprika Bangkit adalah alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja. Pegiat seni ini mengelola Uwit Arts Space  yang dulunya Galeri Kandang namun sempat vakum. Di...

Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisik dan Matangkan Perencanaan

DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017, kemarin malam. RAPAT yang dipimpin oleh Wakil Ketua...

Ida Ziarah ke Makam Sunan Pandanaran

RADARSEMARANG.COM, KLATEN-Calon Wakil Gubernur Jateng, Ida Fauziyah berziarah ke makam Sunan Pandanaran, di Bayat, Kabupaten Klaten. Sunan Pandanaran merupakan bupati kedua Semarang. Ini terkait...

Kepala Dinas Terima SMS Teror

UNGARAN – Sebelum dilakukan penetapan Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Semarang yang baru, diduga sudah bocor lebih dulu. Hal tersebut menyusul pengakuan...

Saatnya UMKM Go Internasional

SEMARANG- Sebagai seorang pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pasti memiliki cita-cita untuk bisa go internasional. Di era digitalisasi perkembangan internet...

Ikuti Perkembangan Teknologi

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Dengan kehadiran era online, mau tidak mau ritel elektronik modern harus mengikutinya jika tidak ingin kinerjanya tertinggal jauh. Global Elektronik dalam...