”Semua sudah proporsional kok. Jateng malah beruntung. PNS peralihan di Jatim sama Jabar malah tidak dapat TPP.” Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng

SEMARANG – Sekitar 5.000 pegawai negeri sipil (PNS) peralihan dari pemkab/pemkot ke pemprov akan diberi remunerasi. Sebab, meski berstatus PNS pemprov, besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka masih jauh di bawah PNS asli pemprov.

Saat ini, perumusan TPP PNS peralihan maksimal Rp 1 juta per bulan untuk golongan IV, Rp 850 ribu per bulan untuk golongan III, dan Rp 750 ribu per bulan bagi golongan II. Angka itu terpaut jauh dari PNS asli pemprov yang mencapai Rp 6,3 juta per bulan untuk golongan IV, Rp 5,25 juta per bulan bagi golongan III, Rp 3,5 juta untuk golongan II, dan Rp 3 juta bagi golongan I.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan, tahun ini sengaja tidak melakukan remunerasi PNS peralihan. Dia meminta mereka bisa bersabar jika merasa keberatan tidak mendapat TPP yang sama. ”Namanya juga transisi. Jadi harus bertahap. Kami baru mulai menuju pola itu, kok,” ucapnya, kemarin.

Mantan anggota DPR RI ini membeberkan, kemungkinan besar, remunerasi baru bisa dilakukan tahun ketiga. Meski begitu, dia menampik jika penguluran remunerasi untuk meringankan beban APBD 2017 yang saat ini sudah nyaris jebol. ”Semua sudah proporsional kok. Jateng malah beruntung. PNS peralihan di Jatim sama Jabar malah tidak dapat TPP,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Jateng, Sri Puryono menjelaskan, pemberian TPP sudah diatur dalam Pergub Nomor 43 tahun 2014. Artinya, semua PNS di lingkup pemprov, berhak mendapatkan TPP meski nominalnya berbeda. ”Pasti nanti ada penyesuaian. Entah bertahap, atau langsung lewat remunerasi. Remunerasi agaknya paling proporsional karena disesuaikan golongan dan jabatan,” katanya.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, M. Yulianto menegaskan, salah satu dampak dari alih kewenangan, termasuk personel dari pemkab/pemkot ke pemprov yang paling terasa bagi pegawai adalah soal mutasi. Meski sudah berjanji siap ditugaskan di mana pun, keguncangan tetap membayangi PNS. Apalagi, biasanya di masa transisi, konteks kepastian mutasi masih belum jelas.

Keguncangan pegawai juga muncul karena perubahan jabatan atau posisi. Termasuk hak seperti fasilitas kerja dan perolehan TPP. Pasti beda dari ketika mereka masih mengabdi di pemkab/pemkot. ”Sekarang, semua sudah di bawah kewenangan pemprov. Kepastian-kepastian ini harus segera diberikan,” tegasnya. (amh/ric/ce1)