PEKALONGAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan akan mengutamakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya sendiri, dalam lelang jabatan untuk mengisi kekosongan 9 jabatan eselon II. Kendati aturannya memungkinkan untuk memilih pejabat dari luar Kota Pekalongan.

“Kami sangat berharap, yang mengisi jabatan kosong tersebut pejabat yang berasal dari daerah kita sendiri, bukan dari luar. Namun bagaimanapun kami serahkan kepada panitia seleksi yang tentunya telah menggunakan aturan-aturan dalam menilai,” kata Wali Kota Pekalongan, Alf Arslan Djunaid saat dimintai tanggapannya tentang progres lelang jabatan tersebut.

Menurutnya, lelang jabatan tersebut dilakukan terbuka oleh panitia seleksi (Pansel) khusus. Dalam peraturannya, memperbolehkan siapapun mengikuti seleksi terbuka baik dari ASN Kota Pekalongan maupun luar Kota Pekalongan. “Minggu terakhir Januari 2017 ini, sudah ada keputusan siapa yang akan menempati 9 posisi tersebut,” tandasnya.

Kendati berharap dari lingkungannya sendiri yang terpilih, namun wali kota menjamin bahwa proses lelang terbuka tersebut sangat fair dan sesuai aturan, bukan berdasarkan like and dislike dari pemerintah yang menjabat. Panitia seleksi menggunakan penilaian assesment untuk menentukan yang terbaik.

“Kami mencari orang terbaik yang bisa membangun Kota Pekalongan, sesuai rule, bukan faktor like and dislike. Jadi, kalau masih ada yang merasa di-dholimi berarti belum dewasa mentalnya,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada proses pelantikan pejabat beberapa waktu lalu, ada 10 pejabat eselon II yang beralih posisi, antara lain: Budiyanto sebagai kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Agus Jati Waluyo sebagai kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Gunindyo sebagai kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB, Supriono sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Doyo Budi Wibowo sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan, Slamet Prihantono sebagai kepala Dinas Perhubungan, Bambang Nurdiyatman sebagai Asisten III Bidang Administrasi, Erly Nufianti sebagai kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Zaenul Hakim sebagai kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, serta Agust Mahendra sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan di luar 9 posisi yang kosong, masih ditempati oleh orang yang sama. Misalnya Sri Wahyuni sebagai Asisten II, dan Kustiati sebagai kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu, dengan keputusan tersebut, ada tiga instansi yang belum memiliki pimpinan maupun pelaksana tugas, yakni Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat. (tin/ida)