Bupati Prihatin Kasus Petani Surokonto

916

KENDAL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal turut prihatin atas tiga petani asal Desa Surokonto Wetan, Kecamtan Pageruyung yang divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendal. Yakni atas kasus dugaan penyerobotan tanah milik Perhutani KPH Kendal.

Keprihatinan tersebut disampaikan Bupati Kendal melalui Kepala Kesbangpol Kendal Ferinando Rad Bonay saat ditemui di Kantornya, Kamis (19/1) kemarin. Namun ia menampik tudingan jika Pemkab dianggap hanya berpangku tangan terhadap masalah petani Desa Surokonto Wetan. Justru sejak awal, pemkab sudah memperingatkan warga dan melakukan mediasi antara petani dengan pihak Perhutani.

Menurutnya, Bupati Kendal Mirna Annisa bersama Forkopimda sudah mendampingi warga sejak awal akhir 2015. Pemkab Kendal sudah semaksimal mungkin membantu warga dalam penyelesaian persoalan lahan eks PT Sumur Pitu.

Feri menceritakan, kasus ini bermula ketika PT Sumur Pitu melepaskan tanahnya untuk kepada PT Semen Indonesia. Yakni sebagai lahan pengganti karena PT Semen Indonesia telah menggunakan lahan milik Perhutani yang saat ini telah didirikan pabrik di Kabupaten Rembang.

Padahal, selama ini warga telah menggarap lahan tersebut dengan sistem sewa kepada PT Sumur Pitu. Warga tidak terima dan berusaha menguasai lahan dengan alasan sudah sejak dulu merawatnya. Bahkan warga mengklaim sudah sejak nenek moyang, lahan tersebut digarap warga.

Bupati Mirna, lanjut Feri, saat itu membela petani. Namun sayangnya warga tidak memiliki bukti baik surat kepemilikan atau surat keterangan yang sah, jika tanah tersebut telah digarapnya. Akhirnya Bupati melakukan mediasi agar warga tetap bisa menggarap lahan tersebut.

Bupati juga mengunjungi Desa Surokonto mendengar keluhan warga, sebagian besar ada yang menginginkan saat Perhutani masuk, warga masih bisa garap. Akhirnya ditemukan jalan tengah, yakni Pemkab memohon kepada Perhutani agar warga tetap diberikan kesempatan untuk menggarap lahan. Permohonan tersebut disetujui Perhutani. Tetapi sebagian kecil warga ada yang bersikeras ingin memiliki lahan tersebut.

“Kesepakatannya saat itu, Perhutani mempersilahkan warga menanam di sela-sela pohon hutan. Bahkan Perhutani, siap menerapkan pola tanam, yaitu 6 meter diolah warga, kemudian 3 meter ditanami pohon oleh Perhutani. Dengan demikian warga tetap untung dan tidak dirugikan,” tambahnya.

Menurut Ferry, jika mereka menerima solusi tersebut sejak awal, kasus ini tidak perlu terjadi. “Malah dari PT Semen Indonesia siap memberikan dana CSR ke warga Desa Surokonto Wetan dan melakukan pembinaan serta pelatihan-pelatihan,” jelasnya.

Namun usaha Bupati berakhir sia-sia. Sebagian petani menolak, warga ingin menguasai lahan ditangkap. Yakni tiga terdakwa Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dinyatakan bersalah oleh majelis hakim karena menyerobot lahan. “Jadi kami tidak diam saja dengan kasus ini,” tambah Feri. (bud/ida)