SEMARANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2017 dikhawatirkan jebol seiring pelimpahan personel dari pemkab/pemkot. Tahun ini, pemprov harus mengurusi 46 ribu aparatur sipil negara (ASN), atau bertambah hingga 3.000 personel dari tahun lalu.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Yulianto menjelaskan, jika pemprov tidak punya inovasi untuk meningkatkan pendapatan, APBD bakal terkuras hanya untuk belanja internal. Terutama untuk TPP dan fasilitas lain yang jumlahnya cukup besar.

Jika sudah begitu, anggaran belanja eksternal untuk pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat, justru keteteran. “PAD (pajak asli daerah) sebagai salah satu pendapatan, harus dikejar. Jangan sampai tidak menutup target seperti tahun lalu. Jadi butuh kreasi, inovasi, dan kerja keras,” tegasnya, Kamis (19/1).

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani berharap pemprov bisa mencermati pelimpahan kewenangan personel ini. Apalagi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017, tidak utuh. Pemprov masih menanggung sekitar Rp 2,1 triliun untuk menggaji ASN.

“Pemprov terus menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait hal ini,” katanya.

Fenomena tersebut diperparah dengan Revisi RPJMD 2017 yang justru menurunkan target pendapatan jika dibanding tahun sebelumnya. “Di satu sisi tambah beban, di sisi lain malah mengurangi target pendapatan. Ini kan ironis,” ucapnya.

Dia berharap, Badan Pendapatan Daerah tidak terlalu terpaku pada target tersebut. Namun tetap melakukam inovasi demi mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai melampaui target.

Jika hal itu tidak bisa dilakukan, program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa direalisasikan. Dia juga pesimistis jika angka kemiskinan bisa menurun secara signifikan. Apalagi di awal tahun ini, nyaris semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan tarif. Dari tarif dasar listrik (TDL), air, bahan bakar minyak (BBM), hingga kebutuhan dapur. Faktor ini sangat memengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Semmentara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Jateng, Sudjarwanto menyatakan, proses kebijakan alokasi belanja internal dan eksternal masih dalam proses yang ditangani langsung Sekda Jateng. Semua sedang dikonsolidasikan agar tidak merugikan masyarakat. “Penafsiran cara alokasi anggaran masih digodok,” tegasnya.

Meski begitu, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), alokasi anggaran masih tetap konsentrasi untuk pengentasan kemiskinan. Sebab, targetnya cukup berat, yaitu menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di angka 13,19 persen, menjadi 11 persen. “Ini perkerjaan yang tidak mudah karena urusannya kompleks. Tapi kami pasti konsentrasi menggodok strategi,” katanya. (amh/ric)