PEKALONGAN-Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, diajak patungan untuk pembuatan single data terpadu terkait kemiskinan di Kota Pekalongan. Sebagai salah satu upaya menurunkan persentase kemiskinan menjadi 5 persen di tahun 2021, dari 8,09 persen di tahun 2016 lalu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz kepada wartawan. Menurutnya, masalah kemiskinan menjadi salah satu fokus Pemeritah Kota (Pemkot) Pekalongan selama masa kepemerintahan Wali Kota Alf Arslan Djunaid dan Wakil Wali Kota Pekalongan, Saelany Mahfudz. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu targetnya menurunkan persentase angka kemiskinan menjadi 5 persen di tahun 2021.

“Menurut kami permasalahan kemiskinan yang tak selesai-selesai lebih disebabkan karena data yang berbeda di tiap SKPD. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ada nama yang double dan ada yang tidak dapat bantuan sama sekali,” ungkapnya.

Langka untuk membuat single data, tambahnya, harus melibatkan seluruh SKPD yang memilik peran dalam menangani masalah kemiskinan. Termasuk dalam penganggarannya. Pasalnya dalam APBD 2017, tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kemiskinan, karena penanganan kemiskinan ada di SKPD terkait. “Oleh karena itu, kami akan mengumpulkan SKPD yang menangani program kemiskinan untuk patungan membuat single data terpadu. Mungkin bisa diambilkan dari alokasi program kemiskinan di tiap SKPD,” jelasnya.

Apalagi, imbuhnya, anggaran kemiskinan tidak hanya dari APBD, tapi banyak bantuan yang mengalir dari pemerintah pusat. Sehingga hambatan anggaran dalam proses pembuatan single data melalui bantuan Tim Mekanisme Pemutakhiran Mandiri dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bisa dilaksanakan tahun ini.

Sementara itu, TNP2K yang diwakili oleh Siska mengatakan bahwa pembuatan single data bisa dilakukan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Prinsip MPM ini adalah aktif dan mandiri, baik masyarakat maupun pemeritahnya. Dengan cara ini, memungkinkan masyarakat miskin mendaftarkan dirinya sendiri, untuk dimasukkan ke dalam data. “Tentunya,
kalau memenuhi syarat akan mendapatkan program dari pemerintah, baik berupa bantuan, subsidi dan lainnya,” tandasnya. (tin/ida)