ASPIRASI: Ribuan petani tembakau menggelar aksi unjuk rasa menolak tembakau impor di depan kantor Gubernur Jateng. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)
ASPIRASI: Ribuan petani tembakau menggelar aksi unjuk rasa menolak tembakau impor di depan kantor Gubernur Jateng. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)

SEMARANG – Ribuan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (17/1). Mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster bertuliskan “Tembakau Milik Kita, Bukan Milik Asing, serta “Tolak Tembakau Impor karena Terbukti Mematikan Petani Lokal”.

Demonstran yang merupakan petani tembakau dari Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali, Rembang, dan Demak ini meminta pemprov mengintervensi pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Pertembakauan. Sebab RUU tersebut mengatur komposisi penggunaan tembakau di industri. Yaitu 80 persen tembakau lokal, 20 persen tembakau impor.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng Wisnu Brata menjelaskan, impor tembakau saat ini sudah di angka 60 persen dari kebutuhan tembakau nasional. Jika tidak segera dibatasi lewat UU, tidak menutup kemungkinan porsi tembakau impor terus meroket. Sebab, naiknya angka impor sudah terjadi sejak 2003 silam. “Tahun ke tahun, naik secara signifikan sampai sekarang,” tegasnya.

Dijelaskan, dengan disahkannya RUU Pertembakauan tersebut maka petani tembakau menjadi terlindungi karena produksi tembakau lokal bisa terserap semua dan petani tidak merugi. “Impor tembakau meresahkan dan merugikan petani lokal, padahal kami punya lahannya, dan tembakau lokal mencukupi kebutuhan nasional. Kualitasnya pun tidak kalah,” imbuhnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menemui langsung perwakilan demonstran mengaku sudah menyampaikan aspirasi petani tembakau ke Presiden, Menteri Perdagangan, dan Komisi IV DPR RI. “Saya sampaikan ke Menteri Perdagangan, impor beras boleh tapi tolong barang dari petani dibeli dulu, jangan mengimpor ketika mereka lagi panen. Itu analogi yang saya sampaikan,” katanya.

Sedangkan pada Komisi IV DPR RI, Ganjar meminta agar dalam pembahasan RUU Pertembakauan juga mendengarkan para petani di tiga daerah penghasil tembakau terbesar, yakni di Provinsi Jateng, Jatim dan Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, Ganjar meminta pada para petani tembakau untuk menyiapkan data jumlah petani, termasuk jenis tembakau sesuai daerah masing-masing. Petani juga diminta menyiapkan argumentasi apakah pengguna tembakau hanya untuk pabrik rokok ataukah ada manfaat lain. “Silakan siapkan data jumlah petani tembakau perdaerah agar ketika bersuara di DPR RI, datanya siap,” katanya.

Saat ditemui usai audiensi, Wisnu mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal RUU Pertembakauan. Jika dirasa prosesnya cukup lama, pihaknya akan kembali menggelar aksi. “Pastinya aksi akan lebih besar dari hari ini (kemarin, red),” tegasnya.

Ketua Paguyuban Petani Pedagang Tembakau Kabupaten Magelang (P3TM) Edy N mengapresiasi langkah Gubernur Ganjar Pranowo yang siap mengawal dan mendukung aspirasi petani. “Kita juga diminta untuk ikut dalam pembahasan RUU dan menyiapkan data yang valid,” paparnya. (amh/vie/ton)