Stok Jaring Pengganti Cantrang Kurang

530
DILEMA: Sejumlah anak buah kapal (ABK) tengah mengemasi peranti kapal ketika bersandar di Pelabuhan Perikanan Kendal. Nelayan menganggap pemerintah tak konsekuen karena belum menyiapkan stok alat tangkap pengganti cantrang. (Ajie.Mh@radarsemarang.com)
DILEMA: Sejumlah anak buah kapal (ABK) tengah mengemasi peranti kapal ketika bersandar di Pelabuhan Perikanan Kendal. Nelayan menganggap pemerintah tak konsekuen karena belum menyiapkan stok alat tangkap pengganti cantrang. (Ajie.Mh@radarsemarang.com)

SEMARANG – Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan cantrang dinilai tidak konsekuen. Sebab, hingga kini, pemerintah belum menyiapkan stok alat tangkap pengganti cantrang.

Para nelayan cantrang kembali menghadapi dilema. Belum selesai dengan masalah pencarian modal untuk merenovasi kapal agar kompatibel dengan alat tangkap yang dianggap ramah lingkungan, mereka menemui problem anyar. Yaitu terbatasnya stok alat tangkap baru.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Lalu M Syafriadi mengakui, ketersediaan jaring memang menjadi kendala krusial yang harus segera dicari solusinya. Dijelaskan, hanya ada tiga pabrik jaring di Indonesia. Untuk memenuhi jumlah permintaan jaring nelayan, boleh dibilang pontang-panting. ”Kapasitas produksi pabrik tersebut juga kecil. Waktu produksinya juga lama,” ucapnya, Jumat (13/1).

Untuk saat ini saja lanjutnya, nelayan harus inden tiga hingga empat bulan untuk mendapatkan jaring. Padahal, perpanjangan penggunaan cantrang hanya sampai Juni 2017 saja. Lalu bercerita, sudah mengonsultasikan masalah ini kepada Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Periknan (KKP), Zulficar Mochtar. Dalam diskusi tersebut, muncul wacana untuk mengimpor alat tangkap agar kebutuhan nelayan bisa terpenuhi secepatnya. ”Tapi ini masih wacana, lho. Belum keputusan,” imbuhnya.

Pertimbangannya, jika harus mengimpor jaring, harganya pasti lebih mahal dibanding produk lokal. Dijelaskan Lalu, mayoritas nelayan di Jateng memilih alat tangkap jenis gillnet sebagai pengganti cantrang.

Gillnet yang biasa, harganya Rp 800 juta-Rp 900 juta untuk kebutuhan satu kapal. Kalau yang jenis milenium Indramayu, bisa sampai Rp 1,2 miliar. Kalau impor, kan lebih mahal dari itu,” bebernya.

Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau nelayan untuk mengoptimalkan waktu perpanjangan penggunaan cantrang selama enam bulan ini untuk melaut. Agar tetap punya penghasilan untuk menambah modal penggantian alat tangkap. ”Alat tangkap ikan yang diizinkan pemerintah sebagai pengganti cantrang antara lain, jaring gillnet, jaring rawai, purse seine, jaring trammel. Nelayan bisa memilih salah satu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia (Ganti) Jateng, Widhi Handoko menilai, pemerintah terlalu terburu-buru memberlakukan Permen Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan cantrang. Buktinya, KPP tidak memikirkan stok jaring sebagai pengganti cantrang. ”Peraturan ini seolah-olah pemerintah hanya menekan nelayan. Di mana sikap pemerintah yang seharusnya menyejahterakan rakyat?” tanyanya.

Jika sudah telanjur seperti ini, Widhi menagih komitmen KPP untuk mencari solusi. Jangan sampai, ketika mengalami kebuntuan, justru mengembalikan masalah ke nelayan. Sebab, sejak diberlakukan Permen tersebut, nelayan merasa dikekang. ”Pemerintah harus berani memberi perpanjangan waktu yang lebih lama karena nelayan inden berbulan-bulan untuk mendapatkan pengganti cantrang,” tegasnya. (amh/ric/ce1)