DEMAK-Badan Legislasi (Baleg) DPRD Demak bersama pemkab sepakat merevisi Perda Nomor 6 dan Perda Nomor 7 tentang perangkat desa (perdes) dan kepala desa (kades).

Ketua Baleg, Nur Wahid, mengungkapkan, revisi perda itu dilakukan dalam rangka optimalisasi target legislasi Kabupaten Demak.

“Pada Januari ini disepakati diajukannya beberapa prioritas raperda,”katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Raperda yang akan dibahas adalah soal usulan pemerintah terkait raperda perubahan atas Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2015 tentang kades dan perangkat desa, kemudian perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW dan pencabutan Perda yang dibatalkan Kemendagri.

Selain itu, kata dia, terkait dengan hak inisiatif DPRD, maka ada 4 raperda yang segera dibahas. Yakni, raperda tentang pasar tradisional, modern, dan pertokoan modern, penyelenggaraan kesehatan, reklame, serta pendidikan.

“Nah, dengan adanya revisi perda perangkat desa dan kades serta pertimbangan kondisi yang ada, maka DPRD memutuskan meminta pada Pemkab untuk pelaksanaan penyaringan perangkat desa ditunda dulu hingga revisi perda selesai. Ini diperlukan agar tidak berdampak masalah dikemudian hari termasuk gugatan hukum,”katanya.

Menurutnya, revisi perda ditargetkan sebulan sudah selesai. Dengan demikian, Maret sudah dapat ditindaklanjuti.

Nur Wahid menambahkan, dalam revisi ini dimungkinkan akan ada perubahan materi yang sangat teknis terkait model pengangkatan perangkat desa melalui sistem seleksi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Dia mencontohkan, tes kompetensi perangkat bola sebelumnya hanya wawancara dan ujian akademik, maka sangat mungkin didalam revisi ini ditambah dengan tes kompetensi secara tertulis yang materinya menyangkut substansi jabatan seperti sekdes, kadus, bayan dan lainnya.

“Karena itu, pengunduran jadwal seleksi perangkat desa adalah langkah yang tepat dan untuk menghindari kemungkinan permainan jual beli jabatan oleh oknum,”ujarnya. (hib/aro)