UNGARAN – Belum terbentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) wilayah Kabupaten Semarang disebabkan belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas. Hal itu dikatakan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Semarang, Choliq, Jumat (13/1).

“Karena juknis belum ada, kita tidak tahu apa saja tugas yang akan kita emban, itu kendalanya kita,” ujar Choliq.

Meski begitu, pihaknya sudah mengusulkan komposisi dalam Tim Saber Pungli tersebut kepada Kepala Bagian Hukum Pemkab Semarang.

Antara lain ketua akan dijabat oleh Wakapolres Semarang, Wakil Ketua akan dijabat Kepala Inspektorat. Kemudian, dalam Satgas Saber Pungli tersebut akan dimasukan unsur yustisi, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang.

“Penganggarannya masih menunggu Perbup (Peraturan Bupati) dahulu. Setelah Perbub jadi akan dianggarkan oleh DPR melalui perubahan 2017,” lanjutnya.

Dijelaskan Choliq, juknis Satgas Saber Pungli berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas. “Atas arahan kepala daerah, kita sudah mencoba koordinasi dengan pihak terkait. Seperti halnya polres, kejaksaan tentang nanti bentuknya saber pungli seperti apa,” katanya.

Pihaknya memastikan pada Januari ini Satgas Saber Pungli Kabupaten Semarang sudah terbentuk. “Sebenarnya sebelum 13 Januari harus terbentuk, namun memang kita masih terkendala terkait juknis. Kalau Perbup sebenarnya sudah jadi,” ujarnya.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Semarang, Dwi Bayu Yunanto, menambahkan, terkait pengajuan anggaran pembentukan Satgas Saber Pungli, pihaknya mengusulkan Rp 200 juta.

Masuknya kejaksaan sebagai bagian dari yustisi akan menambah ketegasan Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktik pungli di Kabupaten Semarang. “Diharapkan minggu depan sudah bisa rapat koordinasi antara inspektorat dan kepolisian terkait komposisi yang diusulkan tadi,” tuturnya.

Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono membenarkan draft SK Satgas Saber Pungli sudah tersusun, tinggal mengesahkan dan mengundangkan di lembaran negara. “Sudah di Bagian Hukum. Draft sudah saya paraf,” kata Sekda yang akrab disapa Soni ini.

Dalam draft tersebut, Bupati Semarang dan Kapolres Semarang sebagai penanggungjawab, Wakapolres Semarang ketua tim, Kepala Inspektorat sebagai wakil ketua tim. “Anggotanya gabungan, di antaranya dari dua instansi itu (pemkab dan polres). Di situ ada asisten satu setda, unsur inspektorat, reskrim dan kejaksaan,” tutur Soni.

Terkait tugas dari anggota satgas nantinya akan dibagi per seksi sesuai dengan kewenangan masing-masing. “Ada yang pencegahan sampai penindakan dan hukum. Jadi, tidak hanya pembinaan saja,” katanya.

Terkait tugas pencegahan lebih banyak ditangani anggota satgas dari unsur pemerintahan. (ewb/aro)