Ricuh, Demo Tolak Kenaikan Tarif

258

SEMARANG – Aksi demonstrasi menolak kenaikan tarif yang digelar aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia wilayah Semarang di depan kantor Gubernur Jateng, Kamis (12/1) berujung bentrok dengan polisi. Bentrokan antara puluhan mahasiswa dan sejumlah aparat mulai memanas ketika demonstran akan membakar ban mobil.

Ketika ban dilumuri bensin, polisi langsung merebut ban tersebut untuk diamankan. Tidak terima dengan pencegahan aksi bakar-bakaran tersebut, para demonstran langsung tersulut emosi.

Mereka kemudian mendorong blokade polisi dan masuk pintu gerbang untuk mengambil atribut yang disita. Aksi saling dorong kedua belah pihak pun tak terhindarkan. Sejumlah personel polisi juga terus mencoba mempertahankan barisan dengan susah payah lantaran kalah jumlah.

Merasa tidak kuat mempertahankan barisan, salah satu anggota polisi nekat mengayunkan pentungan ke kepala mahasiswa. ”Kami coba melakukan aksi damai, kenapa kami dipukuli,” teriak salah satu orator aksi lewat megaphone.

Pemukulan terhadap salah satu demonstran itu membuat suasana makin panas. Para mahasiswa makin beringas mendobrak barisan aparat. Melalui mobil pengeras suara, polisi beberapa kali menyerukan agar mahasiswa tidak nekat mendobrak pintu gerbang.

Emosi massa akhirnya mereda saat kedua kubu akhirnya memilih jalan mediasi. Demonstran kemudian ditemui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jateng, Heru Setiadhie. Lewat pengeras suara, Heru memastikan para mahasiswa bahwa aspirasi yang disuarakan, akan disampaikan ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. ”Kami sudah menangkap pointer yang Anda sampaikan. Nanti akan kami teruskan ke atas,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Semarang Raya, Jadug Trimulyo menjelaskan, aksi ini dilatarbelakangi kenaikan tarif sejumlah kebutuhan primer. Mereka meminta pemerintah segera merevisi kebijakan tersebut dengan menurunkan harga sesuai semestinya. ”Program pemerintah saat ini jelas merugikan rakyat kecil. Sebut saja kenaikan tarif administrasi STNK, BBM, dan kenaikan tarif listrik,” ujarnya.

Menurut mereka, kebijakan tak berpihak itu disebabkan lemahnya koordinasi kementerian yang justru menimbulkan kegaduhan saat merumuskan kebijakan. Akibatnya kebijakan yang lahir justru prematur dan merugikan rakyat kecil. ”Kesejahteran umum itu sumber kebahagiaan rakyat. Negara seharusnya tidak boleh menjadi tempat penggarong atas nama kapital,” tegasnya. Di akhir aksi, suasana cenderung mereda. Tepat pukul 12.10, mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. (amh/ric/ce1)