SEMARANG – Pemprov Jateng diminta tak memberikan harapan kosong kepada masyarakat terkait rencana pembangunan Wanawisata Jateng Park. Sebab sudah bertahun-tahun wacana pembangunannya dilontarkan, namun tak kunjung ada kepastian. Gubernur Jateng dan jajarannya diminta segera memutuskan secara tegas keberlangsungan megaproyek tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Ahsin Maruf mengkritik, rencana megaproyek Jateng Park sudah muncul sejak puluhan tahun lalu. Namun hingga kini tak kunjung terlaksana, meski Jateng sudah bergonta-ganti gubernur yang menjabat. Yaitu sejak zaman Gubernur Jateng Mardiyanto, Bibit Waluyo, kemudian kini, Ganjar Pranowo. ”Ini harus segera diputuskan. Kalau jadi ya dibangun. Kalau tidak ya dihentikan. Masyarakat Jateng sudah lelah diberi harapan kosong,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan keputusan yang tegas, masyarakat tidak akan menunggu dalam ketidakpastian. Terlebih, mereka kerap menanyakan hal tersebut kepada anggota dewan saat reses. ”Kebetulan itu di dapil saya (dapil 1). Kalau saya ke Kabupaten Semarang, pasti banyak yang menanyakan itu,” tandas politisi PAN itu.

Sebelumnya, Pemprov Jateng mematok target agar new company (Newco) untuk pengelolaan Jateng Park, sudah dibentuk dalam minggu ini. Jika molor, kemungkinan besar proyek Jateng Park di Desa Susukan Wanawisata Penggaron, dipindah ke Tlogo, Tuntang.

Awalnya, Newco tersebut akan dibentuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sebagai kepanjangan tangan Pemprov, dengan PT Palawi milik Perum Perhutani. Tapi Pemprov menilai, jika Perum Perhutani mendelegasikan lewat PT Palawi, pembentukan Newco akan kembali terseok seperti yang terjadi selama ini.

Sekda Jateng, Sri Puryono mengaku sudah berdiskusi dengan Dirut Perum Perhutani, belum lama ini. Dalam pertemuan itu, Puryono meminta ketegasan Perum Perhutani. Apakah proyek Jateng Park akan dilanjut atau tidak.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Didiek Hardiana Prasetyo menilai, wacana pembangunan Jateng Park terlalu lama dan tanpa kepastian. Dia bahkan melihat Perum Perhutani tidak terlalu antusias dengan proyek tersebut. ”Perhutani sudah mengajukan syarat memiliki 51 persen saham, bagi saya, itu sudah penolakan secara halus (membangun Jateng Park),” ungkapnya.

Sebaliknya, dia menilai Pemprov Jateng terlalu berorientasi ke sektor pendapatan karena bernafsu memiliki saham mayoritas. ”Menurut saya, orientasinya sebaiknya ke multiplier effect dulu, jangan ke pendapatan daerah,” kata politisi PDIP tersebut.

Dia sangat setuju jika proyek Jateng Park dialihkan ke Tlogo, Tuntang. Dia membayangkan, pembangunan di sana akan lebih mudah dan cepat karena lahan tersebut merupakan aset milik Pemprov. Praktis, regulasi yang harus dilewati tidak serumit Jateng Park lantaran harus bergantung pada Perum Perhutani sebagai pemilik lahan.

Tlogo dinilai lebih strategis karena dekat dengan pintu interchange tol Bawen. Praktis, jika proyek jalan tol trans Jawa selesai, masyarakat dari berbagai daerah yang ingin menuju lokasi sangat mudah. ”Lahan yang tersedia pun cukup luas. Dari 400 hektare, jika dimanfaatkan untuk wisata, 10 persen saja sudah lebih dari cukup,” ungkapnya. (ric/ce1)