Pemerintah Didesak Pro Petani Tembakau

232
SAMA-SAMA EMOSI: Para mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia wilayah Semarang saling dorong dengan polisi dalam aksi demo menolak kenaikan tarif di depan Gubernuran, kemarin. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)
SAMA-SAMA EMOSI: Para mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia wilayah Semarang saling dorong dengan polisi dalam aksi demo menolak kenaikan tarif di depan Gubernuran, kemarin. (Adityo.dwi@radarsemarang.com)

SEMARANG – DPRD Jateng menganggap tuntutan yang diajukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng yang menolak kebijakan impor tembakau tergolong wajar. Dalam menyikapinya, pemerintah pusat diminta memiliki kebijakan yang pro petani tembakau lokal, seperti mengesahkan undang-undang (UU) yang melindungi petani tembakau.

”Pajak impor untuk tembakau pun harus ditinggikan, termasuk bea masuknya. Dengan demikian harga produksi petani lokal tidak jatuh karena harga tembakau impor jauh lebih murah,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Dede Indra Permana. Dia menambahkan, menaikkan tarif bea cukai impor juga akan lebih menguntungkan negara.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah mempermudah akses petani tembakau. Di antaranya akses lahan, seperti pemanfaatan lahan pemerintah yang bisa digunakan untuk menanam tembakau guna meningkatkan produktivitas lokal.

Hal lain yang mendukung kualitas tembakau lokal, yakni petani tembakau diberikan pelatihan dan pendampingan agar kualtas produksi tembakau tak kalah bersaing dengan produk impor. Hal itu juga bisa dilaksanakan dengan menggandeng langsung perusahaan yang menggunakan bahan dasar tembakau seperti produsen rokok untuk melakukan coaching clinic.

”Saya sangat setuju jika warisan budaya mengenai kretek tetap dijaga. Karena sekarang marak sekali rokok elektrik yang menjadi gaya hidup anak muda. Cairan bahan baku untuk rokok itu juga tidak dijamin lebih aman dari rokok putih. Sehingga perlu adanya izin kesehatan soal rokok elektrik yang juga turut melemahkan serapan tembakau,” terang Dede.

Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng M. Chamim Irfani. Politikus PKB tersebut mengatakan RUU mengenai perlindungan petani tembakau mendesak segera disahkan. Jika RUU tersebut belum bisa disahkan, maka PP perlu diturunkan.

”Selama ini alasan impor karena komoditi tembakau lokal belum memenuhi kebutuhan, sementara petani mengklaim sudah bisa memenuhi. Sehingga, harus ada data yang valid untuk disinkronkan,” tandasnya. (ric/ce1)