UNGARAN – Kantor DPC PDIP Kabupaten Semarang akan digunakan sebagai rumah penampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat sekitar. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha usai perayaan hari jadi PDIP ke 44 di kantornya, Kamis (12/1).

“Itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan Ketua Umum PDIP Bu Megawati agar ksetiap kantor DPC juga difungsikan sebagai rumah aspirasi rakyat,” kata Ngesti. Artinya, dalam hal ini PDIP ingin menunjukkan ke masyarakat Kabupaten Semarang khususnya jika mereka berjuang untuk masyarakat.

“PDIP melihat kondisi yang ada kita sebagai garda depan untuk mempertahankan keutuhan NKRI dan dalam mendukung pemerintah dalam membangun negara,” ujarnya.

Dikatakan Ngesti, nantinya semua warga Kabupaten Semarang dapat mengadukan keluh kesah mereka terkait dengan pemerintahan dan sosial di rumah aspirasi tersebut.“Kita tidak melihat status sosial, suku, ras latar belakang. Yang terpenting yaitu NKRI,” katanya.

Sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Semarang, PDIP berjanji akan memperjuangkan hak dari semua lapisan masyarakat. “Kantor DPC PDIP, sebagai rumah aspirasi rakyat saat ini sudah jalan melalui pengurus partai, bupati serta wakil bupati kita menampung semua aspirasi dan memperjuangkan hak masyarakat,” tuturnya.

Melalui rumah aspirasi tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih pembangunan ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan partai berlambang banteng itu. “Secara bertahap kita perjuangkan. Utamanya menjaga kebersamaan. Walaupun berbeda beda tetap berbhineka,” katanya. Pihaknya juga akan selalu melakukan koordinasi dengan fraksi, dan pemerintahan daerah dalam memperjuangkan hak dari masyarakat.

Seperti halnya pembangunan yang akan dilakukan di wilayah perbatasan Kabupaten Semarang. Selama ini, wilayah-wilayah tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Sementara itu, Sekertaris DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto mengatakan capaian yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini pada pemerintahan Jokowi akan di sosialisasikan ke masyarakat luas.

Hal itu dilakukan guna menangkis kabar miring seputar pemerintahan Jokowi di media sosial. “Semua berita hoax (tidak benar) di media sosial harus dilawan dengan sosialisasi capaian pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kala,” katanya.

Menurutnya, berita yang tidak diketahui kebenarannya tersebut dapat menjadi awal integrasi bangsa. “Karenannya, sebelum berkembang secara masif akan kita lawan berita-berita tidak benar tersebut,” katanya. (adv/ewb)