Telan Rp 70 M, Kinerja Buruk

594

BESARNYA subsidi operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang selama 2016 lalu mencapai Rp 70 miliar. Tahun ini, diperkirakan akan menelan anggaran lebih besar lagi, mengingat jumlah koridor bertambah. Ironisnya, meski sudah dikucuri anggaran besar untuk perawatan dan pengelolaan, ternyata layanan BRT dinilai masih asal-asalan alias tidak profesional. Sejumlah kasus yang terjadi selama ini membuktikan jika manajemen angkutan masal ini masih kacau.

Sejak dioperasikan 2008 atau 8 tahun silam, pengelolaan BRT di Kota Semarang masih kerap dijalankan tak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Mulai kasus bus mogok, kasus kecelakaan, 32 ban serep hilang, AC bus mati, hingga kasus dugaan korupsi bus hibah yang disewakan secara ilegal.

”Saya prihatin melihat pengelolaan BRT. Malah belakangan muncul kasus 8 bus bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI disewakan. Tentunya ini menjadi preseden buruk bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pengelola BRT,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (11/1).

Padahal, kata Suharsono, selama 2016 lalu, pengelolaan dan perawatan BRT telah menelan biaya kurang lebih Rp 70 miliar. ”Tahun ini diperkirakan akan menelan anggaran lebih besar lagi, mengingat jumlah koridor bertambah. Nilainya bisa lebih dari Rp 70 miliar, mengingat targetnya bertambah Koridor V dan VI,” ujarnya.

Dia mempertanyakan, banyaknya anggaran APBD Kota Semarang yang tersedot untuk pengelolaan dan perawatan BRT Trans Semarang ini seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja profesional. Bukan malah sebaliknya. Pihaknya mengakui hingga kini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait BRT. ”Termasuk pengelolaan tiket yang masih manual, sehingga membuat jumlah penumpang tak terpantau secara akurat,” katanya.

Menurutnya, BRT sebagai layanan publik tentunya harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Seharusnya layanan publik ini harus menjadi prioritas. Tetapi kinerja selama ini menunjukkan belum sesuai harapan. Misalnya, sesuai ditargetkan 2016 seharusnya mengoperasionalkan dua koridor, yakni Koridor V dan VI. ”Tetapi sampai sekarang (Januari 2017) belum terealisasi, karena alasan terkendala infrastruktur dan kesiapan lain. Di tengah-tengah itu justru timbul kasus bus hibah disewakan. Ini menjadi suatu hal yang perlu dikoreksi bersama,” tandasnya.

Kasus bus bantuan hibah yang disewakan ilegal tersebut, kata dia, merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Apalagi tidak diketahui atau seizin wali kota. ”Kami akan segera usulkan untuk memanggil Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk memberikan penjelasan. Agar ke depan tidak terjadi lagi,” katanya.

Suharsono juga meminta agar Wali Kota Semarang tegas dan tak segan memberikan sanksi kepada pengelola. Termasuk perusahaan konsorsium (PT Matra Semar) selaku pihak yang mengelola operasional BRT tersebut. ”Sanksi harus ada. Apalagi di dalam perjanjian kontraknya telah dituangkan. Mulai dari sanksi peringatan hingga putus kontrak. Bisa diputus kontrak, kalau memang tidak sesuai perjanjian,” tegasnya.

Dia meminta, bus bantuan hibah, baik dari Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Jateng tersebut harus sesegera mungkin bisa difungsikan. Bagaimanapun, bantuan tersebut juga merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat terkait layanan transportasi masal di Kota Semarang. Namun demikian sejauh ini belum sesuai yang diharapkan. ”Pihak ketiga ini juga perlu dievaluasi. Karena BRT sudah dioperasikan sejak 2008 atau telah berjalan selama 8 tahun. Tentu ini perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Komisi C sendiri, kata Suharsono, akan melakukan pendalaman terkait persoalan pengelolaan BRT sebagaimana yang dikeluhkan. Menurutnya, kasus 8 bus hibah yang disewakan tersebut jelas merupakan pelanggaran berat. ”Tidak bisa (bus hibah) kemudian disewa-sewakan, apalagi perizinannya belum keluar,” tegasnya.

Terpisah, Manajer Operasional BRT Trans Semarang, Mulyadi, mengatakan, Kamis (12/1) atau hari ini, pihaknya akan meluncurkan 20 bus besar untuk Koridor I (jurusan Mangkang-Penggaron). ”Ada 20 bus besar diluncurkan besok pagi (hari ini) di Balai Kota Semarang oleh Pak Wali Kota,” kata Mulyadi.

Ke-20 armada bus tersebut adalah bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI yang diterima pada Januari 2016 silam. Artinya, masih tersisa 5 bus besar belum dioperasikan. ”Ini untuk mengganti bus lama di Koridor I,” ujarnya.

Selain itu, masih ada bus bantuan hibah dari Pemprov Jateng sebanyak 10 unit bus kecil (belum dioperasikan). Selain itu, ternyata Trans Semarang juga mendapatkan 25 bus kecil hibah lagi dari Kementerian Perhubungan RI yang diterima pada 22 Oktober 2016 lalu, yang juga belum dioperasionalkan.

”Kami dapat bantuan hibah lagi, bus kecil dari Kemenhub sebanyak 25 armada. Bus hibah yang belum dioperasionalkan ini masih menunggu pengurusan. Belum dilakukan balik nama, pemindahan pelat merah ke kuning. Kami masih menunggu struk sertifikat dan register dari kementerian. Semua masih kami siapkan,” katanya.

Pihaknya mengaku belum mengetahui bus hibah (yang baru dalam pengurusan) tersebut akan digunakan di koridor mana. ”Kami masih menunggu, nanti kami lakukan pengkajian, kalau draf-drafnya sudah turun, nanti kami tentukan bus hibah tersebut untuk koridor mana,” tandasnya. (amu/aro/ce1)