Siapkan OTT, Awasi Pemotongan Gaji Guru hingga Dana Desa

Pemkab Demak Resmi Bentuk Tim Saber Pungli

321

Pemkab Demak terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Ini dibuktikan dengan komitmen bersama dengan dibentuknya tim satgas sapu bersih pungutan liar (saber pungli), termasuk menyiapkan langkah operasi tangkap tangan (OTT). Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

PEMBENTUKAN tim khusus saber pungli telah disepakati Bupati Demak HM Natsir bersama Wabup Joko Sutanto, Kapolres Demak AKBP Sonny Irawan, Dandim 0716 Demak Letkol Inf Agung Udayana, Ketua DPRD Demak H Nurul Muttaqin, Kepala Kejaksaan Negeri Khairul Anwar SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Ahmad Rofik SH MH, dan instansi lainnya. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di ruang Bina Praja, kemarin.

Hadir di antaranya, Sekda dr Singgih Setyono MMR (Ketua Tim Saber Pungli), Asisten 1 Setda AN Wahyudi, Asisten II Windu Sunardi, Asisten III Agus Supriyanto, Kepala Satpol PP Bambang Saptoro, Kabag Humas Daryanto, Kabag Orpeg Guvrin Heru Putranto, Kabag Hukum Ridhodin, dan para kepala dinas, camat dan lainnya.

Kepala Kesbangpolinmas Pemkab Demak, Taufik Rifai, menyampaikan bahwa pembentukan tim saber pungli di antaranya mendasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar serta instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengawasan pungli dalam pelayanan yang dijalankan pemerintah daerah. “Dengan tim ini, tujuannya adalah untuk memberantas dan mencegah praktik pungli. Selain itu, untuk menginformasikan kepada publik tentang adanya satgas anti pungli tersebut,” katanya.

Taufik menambahkan, supaya tim dapat bekerja maksimal, maka diperlukan sinergitas antar instansi serta perlunya menjaga komitmen bersama dalam mencegah pungli.

Kapolres Demak, AKBP Sonny Irawan mengatakan bahwa berdasarkan data yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota, baru sekitar 14 daerah yang telah membentuk Tim Saber Pungli, termasuk di antaranya Kabupaten Demak ini. Artinya, dengan kemampuan dan kemauan yang ada, Pemkab Demak telah merespon instruksi presiden untuk membentuk tim saber pungli tersebut. “Dengan adanya tim ini, kita berharap pelayanan publik di Demak ini terbebas dari pungli,” katanya.

Menurutnya, dalam tim ini yang paling krusial adalah adanya fungsi intelijen. Karena itu, tim bekerja berdasarkan data dan fakta (bukti) dalam menangani persoalan pungli. Kapolres menambahkan, selama ini banyak dikeluhkan penyerapan anggaran daerah rendah sekali lantaran banyak pejabat yang takut menggunakan anggaran tersebut. Namun, dalam perkembangannya agar pembangunan berjalan baik, maka jika ada pelanggaran administrasi akan diselesaikan atau disanksi secara administrasi, kecuali ada kerugian negara.

“Artinya, upaya pencegahan (preventif) dan preemptif tetap didahulukan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan baik. Jangan sampai terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Kalau ada OTT, dua barang bukti sudah cukup. Seperti keterangan saksi (ahli) dan surat petunjuk,” katanya.

Kapolres berharap, pembangunan di Demak dapat dijalankan dengan baik dan tidak asal-asalan. “Sebab, jika pembangunan tidak lancar yang rugi adalah masyarakat,” ujarnya.

Untuk mencegah pungli, kata Kapolres, dibutuhkan sinergitas antar instansi. “Untuk kegiatan ini, tentu perlu didukung anggaran yang memadai. Kita juga perlu sosialisasi hingga ke kecamatan dan desa agar tidak terjadi pungli sampai pemerintahan paling bawah. Mari kita majukan Demak dan jangan sampai ada ego sektoral. Kalau itu terjadi, maka pembangunan akan pincang,” imbuhnya.

Bupati Demak HM Natsir mengatakan, untuk memperkuat kinerja tim saber pungli ini diperlukan keterlibatan langsung masyarakat. “Kita cegah bersama-sama, jangan sampai ada pungutan. Tidak usah macama-macam. Daerah akan aman dan tenteram,” jelas Bupati.

Kabag Humas Setda Demak, Daryanto menuturkan, usai penandatanganan MoU itu, tim satgas anti pungli langsung menggelar rapat koordinasi. “Pada intinya, jangan sampai terjadi OTT di Demak,” katanya.

Terkait definisi pungli, tim telah menyamakan persepsi. Dengan pandangan yang sama, akan memudahkan dalam menindak jika ada pungli. Seperti diketahui, tugas pokok saber pungli adalah menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing pihak. Kemudian, mencegah bersama-sama praktik pungli. Kesepakatan MoU ini berlaku selama setahun (12 bulan). Sasaran tim saber pungli dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di antaranya terkait dengan perizinan usaha, hibah dan bantuan sosial terkait pencairan maupun potensi pemotongan dana bantuan.

Kemudian, mengawasi pelayanan bidang kepegawaian baik mutasi, kenaikan pangkat, promosi jabatan, pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan, pegawai tidak tetap dan lainnya. Di bidang pendidikan, fokus mengawasi pencairan dana BOS, pemotongan uang makan guru, pemungutan uang bantuan atau sumbangan pembangunan sekolah. Untuk dana desa juga diawasi baik terkait pemotongan dana desa dan pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa. Lalu, pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pengurusan bidang perhubungan, telekomunikasi, pertanahan, perpajakan, dan keagamaan. Lainnya yang diawasi adalah pengurusan SIM, STNK, BPKB, mutasi kendaraana, SKCK dan lainnya.

Diawasi pula, pengadaan barang dan jas mulai perencanaan dan penentuan pemenang. Koordinator penindakan saber pungli, Kompol Sutomo mengatakan, timnya akan menindak tegas para pelaku pungli tanpa pandang bulu. “Kita budayakan anti pungli. Kita tindak tegas yang berani main-main,” katanya. (*/adv/ida)