PAKTA INTEGRITAS : Satuan kepala SKPD atau pejabat OPD melakukan penandatangan fakta integritas di hadapan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (11/1) kemarin. (Taufik.hidayat@radarsemarang.com)
PAKTA INTEGRITAS : Satuan kepala SKPD atau pejabat OPD melakukan penandatangan fakta integritas di hadapan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, Rabu (11/1) kemarin. (Taufik.hidayat@radarsemarang.com)

KAJEN–Pimpinan Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD) atau pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dilantik, melakukan Penandatanganan Pakta Integritas, Rabu (11/1) kemarin. Dibarengi dengan penyerahan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas, serta Penyerahan Buku APBD 2017, di hadapan Bupati Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan serta tamu undangan lainnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Totok Mulyanto

mengatakan dengan dilakukannya penandatangan pakta integritas, para pengelola anggaran negara atau pimpinan SKPD atau pejabat OPD yang baru dilantik akan lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam keuangan negara tersebut.

“Penandatanganan ini, untuk mempererat komitmen bersama, dalam penyegaran dan pemberantasan korupsi, serta menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran dalam kelancaran tugas yang berkualitas dan efektif,” kata Totok.

Menurutnya, penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Adapun penyerahan Buku APBD, bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, agar dapat dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuanggan daerah dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

“Dengan penyerahan Buku APBD 2017, bukan hanya sebagai pedoman dan ajuan dalam melaksanakan program pembangunan, namun juga sebagai tolok ukur untuk penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2017 tersebut. Sehingga bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya,” kata Totok.

Sementara itu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menegaskan bahwa tahun 2017 merupakan awal dari implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menjadikan terbentuknya OPD baru.

Menurutnya, acara penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan Buku APBD tahun anggaran 2017 serta serah terima kendaraan dinas jabatan merupakan bagian dari perjalanan tentang reformasi birokrasi yang dilakukan maksimal selesai pada tahun 2025.

“Kami melihat apakah birokrasi kita yang sedang disusun dan peta jalannya ini bisa menjadi peta birokrasi yang praktis, ramping, miskin struktur kaya kerja, capaian kinerjanya bagus dan betul-betul bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik,” tegas Bupati Asip.

Bupati Asip juga menuturkan bahwa para kepala OPD yang baru dan pejabat yang kemarin baru dilantik bersifat adhoc atau sementara semua. Para pejabat tersebut nantinya, harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu, baru akan dipilih kembali sesuai kompetensinya.

“Nanti kami memiliki stok ASN dengan kompetensi dan keahlian berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, kita akan mempunyai struktur organisasi kerja yang akan menjawab dinamika pembangunan dan tantangan masyarakat, ” tutur Bupati Asip. (thd/ida)