PD BKK di Jateng Digabung

1045

SEMARANG – Sebanyak 29 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jateng resmi digabung menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jateng (Perseroda). Modal dasar ditetapkan sebesar Rp 924.840.000.000, dengan jumlah modal yang disetor 29 PD BKK sebesar Rp 231.209.095.437.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, Perseroda tersebut didirikan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang. Sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan pendapatan daerah. ”Ini sebagai upaya untuk membantu perekonomian masyarakat Jateng,” katanya.

Gubernur Jateng Ganjar Parnowo mengatakan, penggabungan sesuai dengan ketentuan Pasal 339 UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23/2014. Penggabungan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan modla usaha bagi UMKM, dan salah satu sumber pendapatan daerah. ”Perlu dilakukan penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja melalui penggabungan 29 PD BKK,” ujarnya.

Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK dan PD BKK menjadi PT BPR BKK dan PT BKK Jateng telah disepakati dipecah menjadi 2 perda. Yakni, Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK dan Pembentukan PT BPR BKK Jateng. ”Dalam Paripurna yang dimohonkan persetujuan adalah Perda Pembentukan PT BPR BKK yang merupakan penggabungan 29 BKK. Sedangkan Perda Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK akan disampaikan kemudian,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sri Hartini.

Ia menambahkan, perda itu terdiri atas 22 Bab dengan 80 pasal, yang semula (raperda) terdiri atas 22 Bab dengan 32 pasal. PT BPR BKK Jateng dibentuk dengan modal dasar Rp 924,840 miliar dengan total modal disetor dari 29 BKK sebesar Rp 231,209 miliar.

Di antara ketentuan pasal tambahan, antara lain diatur tentang laba bersih setelah pajak dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan dibagikan sebagai deviden (55% persen), cadangan umum (18 persen), cadangan tujuan (5 persen), dana kesejahteraan (10 persen) dan jasa produksi (12 persen). (fth/ric/ce1)