KIP Jangan Buat Beli Pulsa

319

PEKALONGAN – Presiden RI Joko Widodo menegaskan di hadapan para penerima bantuan pemerintah baik Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Pekalongan, jika uang bantuan digunakan untuk membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok, misalnya pulsa atau rokok, akan langsung dicabut.

“Uang KIP-nya Jangan buat beli pulsa ya, kalau ketahuan langsung dicabut! Buat ibu-ibu juga, kalau bapaknya minta uang KKS buat beli rokok, jangan dikasih. Ini kita bikin perjanjian ya,” ucapnya saat memberikan sambutan pada kegiatan penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan dan penyerahan Kartu Indonesia Pintar, Minggu (8/1).

Jokowi juga meminta kepada anak-anak penerima KIP untuk menggunakan bantuan hanya untuk membeli keperluan sekolah, seperti buku, tas dan seragam sekolah. Terlebih pesannya bantuan tidak boleh diambil semua. “Jangan diambil semuanya. Pertama diambil Rp 25.000. Berikutnya Rp 50.000. Jangan boros-boros. Sehingga akhir tahun sisa. Jadi, tabungannya bertambah,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 263 KIP diberikan kepada anak yatim dari tingkat SD,SMP, dan SMA/SMK se-Kota Pekalongan. Menurutnya, tahun ini pemerintah akan memberikan bantuan kepada 896.000 anak yatim melalui KIP tersebut. Dengan rincian siswa SD akan menerima bantuan sebesar Rp 450.000, siswa SMP Rp 750.000, dan siswa SMA/SMK menerima bantuan sebesar Rp 1 juta.

Sementara itu, sebanyak 3 juta penerima program keluarga harapan (PKH), tahun ini akan menerima bantuan dalam bentuk non tunai. Jumlah ini meningkat signifikan dari 1,2 juta penerima PKH non tunai tahun lalu. Di Kota Pekalongan sendiri sebanyak 3.388 keluarga mendapatkan bantuan PKH tersebut.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan pemberian bantuan secara non-tunai agar bantuan sosial dalam bentuk apapun baik pkh, beras sejahtera dan bantuan sosial lainnya, juga bisa ditabung. Karena menurutnya kalau bantuan diberikan tunai akan langsung dikonsumsi.

Selain itu, KKS juga akan diintegrasikan dengan program bantuan lainnya, misalnya dengan kartu nelayan dan kartu tani. “Ya biar anggapan, masyarakat semakin miskin semakin banyak kartu,” jelasnya. (tin/ric)