UNGARAN–Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 ini, sekolah diperbolehkan mendompleng sekolah lain yang sudah memenuhi syarat. Terutama untuk jenjang SMP, yang ingin melakukan UNBK.

“Jika di dalam satu kecamatan ada sekolah yang memiliki persyaratan UNBK, bisa digunakan sekolah lain dalam lingkup kecamatan tersebut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih, Jumat (6/1) kemarin.

Pertimbangannya kebijakan tersebut lantaran pelaksanaan UNKB tingkat SMP bergelombang. Setiap jenjang, hari pelaksanaan UNBK tidak sama. “SMP pun bisa menggunakan fasilitas SMA dan SMK, asal syaratnya satu wilayah kecamatan. Karena sistemnya bergilir,” tuturnya.

Dikatakan Dewi, di Kabupaten Semarang sendiri sekolah yang sudah memiliki fasilitas dapat digunakan untuk UNBK terbanyak masih SMA dan SMK. “Namun itu sudah ranah Pemprov Jateng, kalau di kami lebih fokus pelaksanaan UNBK SMP,” katanya.

Dijelaskan, dari tahun ke tahun sekolah yang melakukan UNBK di Kabupaten Semarang terus meningkat. Namun ia tidak menyebutkan secara rinci, peningkatan jumah sekolah pelaksana UNBK di Kabupaten Semarang tersebut. “Tahun kemarin ada dua SMP yang melakukan UNBK. Tahun ini belum tahu, masih di data,” katanya.

Menurut Dewi, pelaksanaan UNBK di jenjang SMP dapat mengurangi tingkat kebocoran soal dan meningkatkan kejujuran siswa. Pasalnya, setiap peserta UNBK mengerjakan soal yang berbeda, namun memiliki bobot soal yang sama. Adapun syarat SMP yang dapat melaksanakan UNBK yaitu memiliki sekurang-kurangnya 20 unit komputer dan satu server.

“Server itu bukan bank soal. Server bertugas membantu menghubungkan dengan kementrian untuk mendistribusi soal ke sekolah. Itu tidak mungkin bocor karena paketnya banyak,” katanya.

Tahun sebelumnya, peserta UNBK dapat menggunakan komputer jinjing (laptop) milik pribadi untuk digunakan mengerjakan soal. Namun, pada tahun ini, setiap peserta UNBK dilarang menggunakan gadget milik pribadi.

“Tahun ini yang bisa digunakan yaitu fasilitas milik pemerintah bukan milik pribadi siswa. Karenannya boleh numpang ke sekolah lain yang sekecamatan,” tuturnya.

Tahun lalu, persyaratan bagi sekolah yang melaksanakan UNBK yaitu memiliki jumlah komputer sebanyak 30 persen dari keseluruhan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Ditambah satu server dan 10 komputer cadangan. Adanya 10 komputer cadangan dimaksudkan untuk digunakan peserta UNBK, apabila terjadi persoalan teknis saat ujian berlangsung.

Selain itu, pihak Pemkab Semarang akan segera menyusun rencana anggaran untuk memenuhi fasilitas sekolah. Dimaksudkan agar tahun depan setiap SMP dapat melaksanakan UNBK. “Pemerintah sangat mendukung pelaksanaan UNBK. Kita masih menginventarisir kebutuhannya apa saja, untuk diusulkan pada anggaran tahun depan,” katanya. (ewb/ida)