Lihat TKA Ilegal, Laporkan

311

SEMARANG – Pemprov Jateng memperketat pengawasan tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Salah satunya meminta keterlibatan masyarakat untuk melaporkan jika melihat TKA di lingkungan masing-masing.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Jateng, Wika Bintang mengaku telah membuat surat edaran (SE) ke seluruh Disnaker kabupaten/kota. SE tersebut berisi agar Disnaker membuka kanal laporan agar masyarakat mudah melapor. Kanal aduan bisa berupa SMS, WhatsApp (WA), website, media sosial, dan lain sebagainya.

Dijelaskan, mulai Januari 2017 ini, petugas pengawas ketenagakerjaan mengalami alih kewenangan dari pemkab/pemkot ke pemprov, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ”Pemkab/pemkot sudah tidak punya pengawas. Jadi nanti laporan yang masuk lewat kanal-kanal aduan, akan ditindaklanjuti provinsi,” ucapnya, Jumat (6/1).

Menurutnya, pengawasan pada TKA ini untuk mengantisipasi adanya TKA ilegal. Sebab jika hanya mengandalkan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 166 orang (sudah termasuk jumlah limpahan dari kabupaten dan kota), maka sulit dilakukan. ”166 pengawas itu akan mulai melakukan pengawasan di periode Maret dan April 2017,” katanya.

Wika menyebutkan, di Jawa Tengah terdapat sekitar 400 perusahaan kategori menengah dan besar. Pengawasan itu akan memeriksa mengenai izin kerja TKA, penerapan upah minimum kabupaten/kota (UMK), struktur skala upah, serta pemeriksaan lain semisal pemberian hak asuransi melalui BPJS.

Sepanjang 2016 lalu, Disnaker Jateng mencatat terdapat sejumlah 2.007 TKA di Jateng. Mereka berasal dari 53 negara di dunia. Jumlah terbesar berasal dari Tiongkok mencapai 29,36 persen dan Korea Selatan (Korsel) 17,89 persen.

Rinciannya, Tiongkok (586 orang), Korsel (368 orang), Jepang (151 orang), Taiwan (151 orang) India (128 orang), Filipina (108 orang), Malaysia (65 orang), Srilanka (65 orang), Amerika Serikat (52 orang), Inggris Raya (43 orang), Australia (32 orang), lainnya rata-rata di bawah 30 orang. ”Mereka bekerja di sektor usaha tekstil, garmen, minuman, jasa pendidikan, perdagangan barang, industri furnitur dan mebel, dan lainnya.

Menurut Wika, jumlah TKA yang ke Jateng diperkirakan akan naik. Hal itu seiring banyaknya investasi asing yang masuk ke Jateng. Pihaknya berharap, para TKA pro aktif mengurus perizinan ketenagakerjaan.

”Positifnya, ada pendapatan ke pemerintah tiap bulannya. Sebab gaji mereka kan dipotong untuk pajak daerah. Tahun 2016 kemarin, masuk ke provinsi sebesar Rp 600 jutaan, sebab hanya 30-an orang saja yang bekerja di lokasi lintas daerah,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menilai, jumlah pengawas ketenagakerjaan dirasa sangat kurang. Idealnya, 1 pengawas hanya menangani 10 perusahaan. Dengan begitu, pengawasan terhadap TKA ilegal bisa diperketat.

”Fungsi dan tugas pengawas perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya, utamanya kemungkinan adanya TKA ilegal di Jateng,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (amh/zal/ce1)