DEMAK-Sejumlah warga yang tergabung dalam ahli waris Mukti Dulatif, kemarin melakukan protes terhadap Pemerintahan Desa (Pemdes) Karangasem, Kecamatan Sayung. Protes ini dipicu oleh adanya tumpukan pasir yang diduga akan digunakan untuk memasang keramik lantai gedung Balai Desa Karangasem.

Padahal, versi ahli waris, hingga kini tanah yang ditempati bangunan balai desa tersebut masih dalam status sengketa. Sedianya, ahli waris Mukti Dulatif tersebut hendak menyegel Kantor Balai Desa Karangasem tersebut. Namun, hal itu diurungkan setelah persoalan terkait dimediasi Kapolsek Sayung AKP Budi Rahmadi dan Kasatintel Polres Demak.

Bahkan, sebelumnya mereka telah mengusung spanduk dengan tulisan dilarang mendirikan bangunan berbentuk apapun di atas tanah milik Mukti Dulatif. Kepemilikan tanah itu ditandai dengan sertifikat tanah persil C. Masing-masing nomor 194 persil 22 kelas 2, 0.050 dan persil C 568 persil 23 kelas 2, 0.290.

Spanduk dalam bentuk MMT itu gagal dipasang dan akhirnya hanya digelar pertemuan untuk mencari titik temu keduabelah pihak. Yaitu, antara ahli waris Mukti Dulatif dengan Kades Karangasem Joko Legowo.

MEDIASI : Kapolsek Sayung AKP Budi Rahmadi memediasi pihak ahli waris Mukti Dulatif dengan Pemerintah Desa Karangasem kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEDIASI : Kapolsek Sayung AKP Budi Rahmadi memediasi pihak ahli waris Mukti Dulatif dengan Pemerintah Desa Karangasem kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Sumari, salah satu ahli waris Mukti Dulatif mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan adanya material pasir di depan balai desa. “Kami berharap, jangan dibangun dulu. Sebab, sengketa tanah ini belum selesai,” katanya.

Pihak ahli waris juga meminta pihak Pemdes tidak mudah membikin statemen yang menyudutkan keluarga ahli waris Mukti Dulatif. Rifai, pihak yang mendampingi ahli waris menyampaikan bahwa pemasangan spanduk sebelumnya akan dilakukan sebagai bentuk penegasan bahwa tanah balai desa masih dalam proses sengketa. “Jadi, tidak ada niatan untuk menghambat pelayanan umum atau belajar mengajar di sekolah yang ada di sebelah balai desa,” katanya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan sengketa antara ahli waris Mukti Dulatif dengan pemdes sebelumny telah dilakukan secara kooperatif. Namun, dalam perkembanannya pemdes cenderung tidak mau tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Mengapa tiba-tiba mendatangkan material. Karena itu, kami minta balai desa jangan dibangun dulu hingga ada kejelasan masalah ini dari Pemkab Demak,” kata Rifai.

Kades Karangasem, Joko Legowo mengatakan, adanya tumpukan pasir di depan balai desa hanya akan dipakai untuk memperbaiki keramik lantai yang sudah rusak dan dibongkar. “Kami hanya mau rehab atau pasang keramik lantai dan teralis saja,” katanya.

Terkait dengan persoalan sengketa tanah balai desa itu, sebagai kades, Joko Legowo menunggu proses penyelesaikan di tingkat kabupaten. “Kami menunggu saja,” ujar dia.

Kapolsek Sayung AKP Budi Rahmadi mengatakan bahwa agar situasi tetap kondusif, kedua belah pihak antara ahli waris dan Pemdes Karangasem agar tidak melakukan aktivitas yang sifatnya memperkeruh keadaan. “Yang ahli waris jangan menyegel balai desa. Begitupula, pihak pemerintahan desa juga untuk sementara tidak membangun balai desa. Tunggu saja bagaimana proses penyelesaian di Pemkab Demak,” katanya. (hib/ida)