UPTD Baru Belum Beroperasi

688

SEMARANG – Perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, membuat banyak perubahan teknis. Banyak dinas dipecah menjadi dua dan sebaliknya ada yang digabungkan. Misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dipecah. Dinas Perindustrian berdiri sendiri. Begitupun Dinas Perdagangan berdiri sendiri.

Dinas Pasar Kota Semarang dileburkan menjadi Dinas Perdagangan. Di bawah Dinas Perdagangan Kota Semarang, saat ini ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru, yakni Metrologi Legal berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 110 Semarang. Kantor ini nantinya sebagai pusat pelayanan Tera, Tera Ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP). Sebelumnya, kantor ini berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Tengah. Saat ini di bawah pengawasan Pemkot Semarang.

Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Semarang, meski kepala dinasnya telah dilantik, tetapi operasional kantor-kantor dinas ini masih menggunakan sistem lama. Mulai dari seragam, kop surat, maupun papan nama kantor masih menggunakan nama dinas lama. Salah satunya di Kantor Dinas Pasar (Dinas Perdagangan) di Jalan Dr Cipto Semarang. ”Belum kondusif, karena kami masih beradaptasi dengan perubahan. Semua properti masih menggunakan dinas lama. Kepala dinasnya juga belum aktif ngantor,” kata salah satu pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang yang tidak mau disebut namanya, kemarin.

Dia mengaku belum mengetahui kapan perubahan tersebut akan mulai diberlakukan. Padahal secara resmi kepala dinas telah dilantik dan kantor tersebut telah berubah nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Semarang. ”Saya enggak tahu, apakah nanti ada pergeseran tugas atau tidak. Tinggal menunggu perintah pimpinan saja. Saya kan hanya pegawai,” katanya.

Sementara itu, di kantor Metrologi Legal juga masih sepi. Sejumlah pegawai tampak ’nyantai’ dan hanya mempersiapkan administrasi perkantoran. ”Kami belum melakukan operasional atau pelayanan karena masih menunggu izin Surat Keputusan Pelaksanaan Pelayanan Tera Ulang (SKPPTU),” kata Kasubag Tata Usaha Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Semarang, Hapsoro, ditemui di kantor kerjanya, kemarin.

Selain itu, Metrologi Legal juga masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) terkait pengaturan retribusi untuk menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nantinya, kantor ini menjadi pusat pelayanan Tera, Tera Ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP). Mulai dari pengukuran taksi, SPBU, apotek, pedagang timbangan dan lain-lain. Semuanya harus dilakukan standardisasi.

”Sesuai aturan, tera ulang dilakukan satu tahun sekali. Termasuk pedagang timbangan jika dagangan belum terjual dalam kurun waktu satu tahun, maka mereka harus melakukan tera ulang,” katanya.

Penyerahan aset dari Pemerintah Provinsi telah dilakukan sejak 2 Oktober 2016 lalu. Di antaranya berupa aset gedung, berbagai peralatan ukur, hingga sumber daya manusia (SDM). ”Totalnya 36 orang, tapi yang ikut di Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya 25 personel. Sisanya masih di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng,” katanya. (amu/zal/ce1)