Keberatan Proses Rekrutmen Perangkat Desa

2713

UNGARAN–Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Semarang mengaku keberatan dengan sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan saat ini. Pasalnya, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), perangkat desa dapat dijabat oleh warga yang tidak berdomisili di desa tersebut.

Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Semarang, Sjaichul Hadi mengatakan bahwa dengan dijabatnya perangkat desa oleh warga bukan penduduk desa tersebut dapat menghilangkan kearifan lokal.

“Sesuai dengan UU desa nomor 6/2014 dan berdasarkan UUD 1945, negara mengakui hak-hak dan asal usul terhadap desa. Hak asal usul salah satunya kearifan lokal. Selain itu, desa berhak mengatur rumah tangganya sendiri,” ujar Sjaichul kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (5/1) kemarin.

Dalam putusannya, MK menghapuskan Pasal 50 ayat 1 huruf c, Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa. Dalam putusannya, calon perangkat desa yang ingin mendaftar seleksi, tidak lagi terpengaruh status domisili.

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c berbunyi perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun. “Namun dianulir oleh MK, sehingga semua warga negara memiliki hak,” ujarnya.

Di Kabupaten Semarang sendiri, pelaksanaan rekrutmen perangkat desa sudah dilakukan di Kecamatan Pringapus. Hasilnya, hal tersebut menimbulkan konflik di tingkat desa. Rekrutmen sendiri dilakukan oleh panitia seleksi yang ditunjuk oleh Pemkab Semarang. Antara lain, melibatkan akademisi sebagai panitia seleksi.

Menurut Kepala Desa (Kades) Boto Kecamatan Bancak, dengan diperbolehkannya semua warga mengikuti seleksi calon perangkat desa jelas menciderai amanat Undang-Undang nomor 6/2014.

Apalagi hal tersebut kini juga diatur dalam Perda (peraturan daerah) nomor 14 tahun 2016. Dimana calon perangkat desa, baik itu Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), maupun Kepala Dusun (Kadus) dapat diisi warga yang tidak berdomisili di desa tujuan. Namun harus melalui proses seleksi oleh panitia.

“Kearifan lokal itu menjadi catatan. Di Pringapus, ya seperti itu. Warga kabupaten lain boleh mendaftar secara terbuka. Menurut aturan yang ada, dia dihitung berdasarkan nilai tertinggi,” katanya.

Hal itu juga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Kepala Desa Sendang Kecamatan Bringin, Samsudin mengatakan putusan tersebut dapat membuat pemerintahahan desa menjadi kocar-kacir. Pasalnya, apabila perangkat desa diisi oleh orang yang tidak berdomisili di desa tersebut, nantinya dapat menimbulkan konflik di tingkat desa. “Masyarakat desa sudah memiliki calon sendiri. Kalaupun haru dites tidak masalah, namun calonnya tetap dari desa yang bersangkutan. Jangan dari daerah lain,” ujarnya.

Hal lain yang ditakutkan oleh pemerintah desa yaitu perangkat desa tersebut tidak bisa mengayomi dan melayani kebutuhan warga desa dengan baik. “Warga tidak tahu bagaimana pribadi dari perangkat yang baru tersebut. Ini soal pelayanan, kalau tidak bisa memberikan pelayanan yang baik bagaimana? Dan kalau tidak selaras dengan visi dan misi kepala desa bagaimana?” tanyanya.

Pengangkatan perangkat desa yang baru nantinya berdasarkan dengan SK kepala daerah. Meski begitu, kepala desa tidak bisa semena-mena memberhentikan perangkat desa tersebut apabila terjadi permasalahan.

“Pemerintah desa itu mengelola rumah tangganya sendiri. Lantas jangan dikotori dengan perangkat yang kami tidak tahu siapa dia, kapabilitasnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Pintar dan lolos seleksi pun tidak cukup bagi masyarakat desa,” katanya.

Adapun seleksi perangkat desa di Kabupaten Semarang akan dilaksanakan pada 2017 ini. Semua masyarakat dari wilayah manapun bisa mendaftar kepada panitia seleksi tersebut. Apabila lolos seleksi, calon perangkat desa dapat dilantik dan langsung dapat bertugas di desa yang bersangkutan. (ewb/ida)