SALATIGA – Pemkot Salatiga membentuk panitia seleksi (panitia seleksi) untuk lelang jabatan eselon II dan Sekda Kota. Proposal pembentukan pansel dan izin pengisian jabatan tersebut telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pengisian jabatan eselon II pada 10 SKPD baru tersebut akan dilakukan melalui sistem lelang terbuka namun terbatas untuk pejabat di lingkungan Pemkot Salatiga.

“Kami berharap, izin dari Mendagri segera turun agar lelang jabatan ini bisa segera dilaksanakan,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Achmad Rofai kepada wartawan seusai acara pengukuhan pelaksana tugas (Plt) kepala dinas dan badan 10 SKPD baru serta pelantikan mutasi dan promosi jabatan Aparatur Sipil Negera (ASN) eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Salatiga, Rabu (4/1).

Rofai menambahkan, kemungkinan dua atau tiga pekan ke depan, izin sudah turun dan lelang jabatan bisa dilaksanakan. “Kami berharap sebelum masa tugas sebagai Pj Wali Kota berakhir, pengisian jabatan eselon II sudah selesai,” ujarnya.

Pengisian jabatan eselon II dan Sekda dengan sistem lelang terbuka ini dilakukan untuk menempatkan ASN pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Di sisi lain juga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga Gati Setiti menjelaskan, pansel yang akan melakukan seleksi terbuka terdiri dari ASN di lingkungan Pemkot Salatiga, ASN Pemprov Jateng dan kalangan akademisi. Komposisinya 45 persen dari internal Pemkot Salatiga dan 55 persen berasal dari Pemprov Jateng dan kalangan akademisi.

“Khusus untuk seleksi jabatan Sekda akan dilaksanakan di Pemprov Jateng. Dan proses seleksi atau lelang jabatan eselon II dan Sekda nanti akan diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negera),” katanya.

Terkait jabatan kepala SKPD baru yang dijabat oleh Plt, Gati menyatakan, tidak akan menghambat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan masing-masing SKPD. Sebab wewenang Plt dalam pengelolaan keuangan sama dengan pejabat definitif. “Soal keuangan termasuk penyusunan DPA (daftar pengisian anggaran) SKPD tidak ada masalah. Semua masih di bawah kendali Sekda,” tandasnya. (sas/ton)