Besaran SPP SMA-SMK Tunggu Putusan Gubernur

4618

SEMARANG Pasca pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, saat ini pihak sekolah masih wait and see sambil menunggu kepastian keberlangsungan anggaran, pelaksana ujian nasional (unas) maupun gaji bagi honorer yang hingga kini belum jelas. Sebab, sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Wakil Kepala SMA Negeri 2 Semarang, Teguh Wibowo, mengaku, pihak sekolah belum bisa menentukan besaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) setelah diambil alih oleh Pemprov Jateng. ”Belum ditentukan, saat ini masih menunggu keputusan dari gubernur dan Dinas Pendidikan,” katanya.

Selain SPP, gaji guru dan pegawai non PNS, pelaksanaan unas dan uang bantuan operasional sekolah (BOS) pun akan turun melalui pemprov. Karena belum ada keputusan dari gubernur, saat ini pihak sekolah hanya bisa menunggu. ”Ya, masih menunggu, belum ada perintah,” tuturnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA/SMK se-Kota Semarang, Wiharto, mengatakan, jika pihaknya saat ini terus menunggu turunnya surat keputusan dari gubernur terkait keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Saat ini, pihak MKKS tingkat Jateng pun terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait.

”Hampir setiap hari kami berkoordinasi, salah satunya menginventarisasi permasalahan yang mungkin dihadapi daerah seperti gaji non PNS, pelaksanaan unas dan anggaran lainnya,” katanya.

Salah satunya adalah anggaran BOS yang cukup krusial. Dana BOS yang sebelumnya turun dari pusat kemudian dialirkan ke pemerintah tingkat kota/kabupaten, mekanismenya akan mengalami perubahan setelah diambil alih oleh provinsi.

”Kalau diambil alih provinsi, pasti akan diatur oleh provinsi. Mekanismenya bagaimana nanti kita tunggu dari regulasi gubernur,” tuturnya.

Ia menuturkan, di Jateng sendiri ada 6 korwil dengan Balai Pengendali Pendidikan, yang akan terus melakukan koordinasi, termasuk gaji non PNS yang hingga hari ini belum klir.

”Kalau sudah ada keputusan dari gubernur, strukturnya akan diperjelas antara SMA/SMK dengan Balai Pengendali Pendidikan. Misalnya, apa yang harus dikerjakan Balai Pengendali Pendidikan, hubungan antara sekolah dengan balai dan hubungan antara sekolah dengan provinsi,” beber pria yang juga Sekretaris MKKS Jateng ini.

Kepala SMA Negeri 3 Semarang ini mengaku belum ada sekolah di Semarang yang menentukan besaran SPP. Apalagi sebelumnya ada aturan dari Pemerintah Kota Semarang memang tidak diperbolehkan menarik SPP dan SPI (sumbangan pengembangan institusi).

”SMAN 3 Semarang contohya, sudah 5 tahun ini tidak ada SPP atau SPI, soalnya diatur oleh Perda. Yang jelas kita sabar dulu sambil menunggu keputusan,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, menilai, Pemprov Jateng lamban merancang konsep Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur besaran tarif maksimal SPP atau biaya SMA/SMK.

Menurut dia, jika tidak segera ditentukan, dikhawatirkan SMA/SMK akan membanderol uang sekolah seenaknya. Terlebih, guru honorer dan tenaga non pendidik di swasta tidak mendapatkan gaji dari alokasi APBD 2017.

Muh Zen Adv menjelaskan, saat ini Pemprov Jateng tengah fokus merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan. Perda tersebut memang perlu diubah seiring alih kewenangan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov.

Dijelaskan, dalam Perda tersebut, juga mengatur sistem penerimaan anggaran SMA/SMK dari masyarakat. ”Kalau untuk mengatur besaran SPP, memang perlu Pergub. Ini harus diwaspadai agar tidak menimbulkan tarikan-tarikan yang tidak terkontrol oleh pihak sekolah,” ucap politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Pusat ini.

Tarikan-tarikan liar tersebut, diperkirakan akan terjadi di SMA/SMK swasta. Sebab, hingga saat ini, SMA/SMK swasta nyaris tidak tersentuh APBD 2017 karena keterbatasan anggaran. Anggaran pendidikan tahun ini sudah banyak tersedot untuk gaji guru, tunjangan tambahan penghasilan (TPP), dan tenaga non pendidik di sekolah negeri.

”Sebenarnya ketika perencanaan dahulu, kami sudah mengajukan alokasi untuk sekolah swasta. Tapi ketika digedok, malah hilang,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Berbeda dengan Jateng, Pemprov Jatim selangkah lebih maju. Gubernur Jatim Soekarwo sudah menentukan besaran SPP bagi siswa SMA/SMK. Bahkan,  sebelum 10 Januari 2017 ini, siswa sudah harus kembali membayar SPP bulanan, padahal sebelumnya gratis.

Dalam Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Jatim telah menetapkan nilai besaran SPP. Setiap kabupaten/kota memiliki besaran SPP berbeda.  SPP terbesar di Kota Surabaya, yakni Rp 3 juta per tahun. Sementara terendah di Sampang sebesar Rp 500 ribu per tahun. Namun besaran SPP ini akan dipotong dana BOS. Sehingga  besaran SPP siswa SMA di Surabaya sebesar Rp 135 ribu per bulan. Sedangkan SPP SMK akan lebih mahal mencapai Rp 215 ribu per bulan. (den/amh/aro/ce1)