6 Bulan Dinilai Masih Kurang

351

SEMARANG – Nelayan di Jateng belum cukup lega dengan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jateng yang memperpanjang masa berlaku penggunaan alat tangkap cantrang hingga enam bulan mendatang. Waktu tersebut dinilai cukup terbatas untuk transisi penggantian alat tangkap.

Salah satu pemilik kapal asal Desa Bindar, Kecamatan Juwana, Pati, Teguh Utomo menjelaskan, penggantian alat tangkap bisa memakan waktu tiga hingga empat bulan. Sebab, peralihan ini juga harus diikuti dengan modifikasi kapal agar kompatibel dengan alat tangkap baru. Mulai dari gardan, freezer, lampu penerangan, fiberisasi, dan masih banyak lagi.

Yang menjadi masalah, jumlah bengkel kapal atau dok, terbatas. Padahal, di Juwana, ada ratusan kapal harus dimodifikasi. ”Belum lagi jumlah tenaga bengkel yang juga terbatas. Kalau hanya enam bulan, mungkin kurang,” tegasnya.

Ditambahkan, penggantian komponen tersebut, tidak bisa digarap secara berkala. Semua harus langsung karena sudah satu paket. Artinya, pemilik kapal tidak bisa mencicil modifikasi kapal.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Pati, Jafar Lumban Gaol mengatakan, kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di Pati tercatat ada 800 kapal. Dari jumlah itu, yang sudah melakukan proses penggantian alat tangkap baru 17 kapal.

Menurutnya, masih banyak kapal yang belum mau mengganti alat tangkap, karena untuk mengganti alat tangkap yang diperbolehkan untuk beroperasi membutuhkan biaya mahal. ”Padahal masih banyak nelayan yang hingga kini masih punya tanggungan utang bank,” bebernya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, M. Lalu Syafriadi mengakui, permasalahan sempitnya masa transisi ini menjadi problem baru bagi nelayan. Karena itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melalukan konsultasi ke KKP untuk mencari solusi. ”Soal akan ada perpanjangan masa transisi atau tidak, saya belum tahu. Nanti persolan ini akan diangkat dulu ke KKP,” tegasnya.

Dalam konsultasi tersebut, pihaknya juga akan menentukan sejumlah masalah lain. Mana yang harus ditangani pemerintah pusat langsung, dan mana yang bisa ditangani Pemprov Jateng. ”Tapi utamanya, sekarang ini jumlah kapal dan dok tidak sesuai,” cetusnya. (amh/zal/ce1)