Urai Kepadatan dengan Sistem Simpang Susun

476

BALAI KOTA – Satu lagi proyek besar di Kota Semarang segera dimulai, yakni proyek pembangunan Simpang Susun.

Konsep Simpang Susun ini merupakan akses jalan lintasan berbentuk flyover yang saling bersilangan dengan posisi bertumpuk. Salah satu Simpang Susun pertama yang telah dikembangkan di Indonesia adalah di Semanggi Jakarta.

Ada dua titik yang akan dibangun Simpang Susun, yakni di kawasan Pedurungan dan Banyumanik. Dua lokasi tersebut selama ini menjadi titik paling rawan kemacetan. Sehingga keberadaan Simpang Susun tersebut bisa memecah kepadatan arus lalu lintas dari arah timur dan selatan Kota Semarang.

“Ada dua, yakni di Pedurungan dan Banyumanik, akan dibangun Simpang Susun,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Rabu (4/1).

Saat ini, Pemkot Semarang telah mulai membuat kajian Detail Engineering Design (DED), 2017 ditargetkan selesai. ”Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah menganggarkan pada 2017 untuk pembuatan kajian DED, ditargetkan rampung setahun,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.

Dijelaskannya, setelah DED selesai, 2018 baru akan dilakukan pembebasan lahan. Akhir 2018 hingga 2019 bisa dimulai pekerjaan fisik. Sesuai rencana, pembangunan tersebut dianggarkan dari dua tahun anggaran. ”Diharapkan bisa rampung pada 2020,” katanya.

Menurutnya, kepadatan arus lalu lintas di Kota Semarang saat ini telah mengalami peningkatan cukup tinggi. Terlebih pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Berdasarkan data, kata Hendi, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mencapai sekitar 10 persen setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan jalan raya hanya satu persen per tahun. Sehingga hal itu mengakibatkan kepadatan lalu lintas di Kota Lunpia ini hingga rentan terjadi kemacetan.

”Apalagi, Kota Semarang merupakan kota metropolitan berimplikasi terhadap semakin padatnya arus lalu lintas. Sehingga dibutuhkan rekayasa lalu lintas yang efektif,” katanya.

Keberadaan Simpang Susun, lanjut Hendi, salah satunya untuk mengatasi persoalan padatnya kendaraan di Kota Semarang. Semarang juga termasuk minim lahan untuk membuat jalan baru. Sehingga Simpang Susun dirasa lebih efektif sebagai solusi. ”Ketersediaan lahan untuk membangun jalan baru sangat tidak memungkinkan,” katanya.

Kepala Dinas PU Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan, pihaknya mengalokasikan waktu 2017-2018 untuk menggarap tahapan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) dan DED. ”Kami menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk penyusunan DED jalur Simpang Susun tersebut,” kata mantan Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang.

Dikatakannya, untuk menggarap proyek tersebut masih membutuhkan waktu cukup panjang. Pembebasan lahan diperkirakan baru bisa dilakukan 2019. Jika demikian, lanjut dia, pembangunan fisik baru bisa dimulai 2020. ”Jadi untuk pembangunan fisiknya belum bisa dipastikan. Kami masih menunggu hasil DED dan Larap,” katanya. (amu/zal/ce1)