BATANG-Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan nelayan akan mendampatkan pendampingan selama enam bulan. Terkait peralihan penggunaan alat tangkap ikan dari cantran ke alat yang ramah lingkungan, penjadwalan ulang hutang nelayan dengan perbankan, termasuk pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Rabu (4/1) kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah terkait dengan batas akhir pemberlakuan Peraturan Mentri (Permen) Nomor 02–KP Tahun 2015 tertanggal anggal 8 Januari 2015 yang berakhir pada 31 Desember 2016 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawals) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan doalog bersama nelayan Batang.

“Kunjungan ini untuk menyelesaikan masalah nelayan terkait pemberlakuan Permen KKP yang dimulai 3 Januari 2017, terkait penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang tidak diperbolehkan lagi. Sehingga perlu pendampingan dari pemerintah dalam rangka transisi penggunaan alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan,” kata Gubernur Jateng.

Hal ini merupakan respon Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan keluhan masalah nelayan melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Pemprov Jateng juga mengundang Dirjen Kementrian Kelautan untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kewenangan Gubernur di UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu di sepanjang 12 mil merupakan kewenangan Gubernur.

“Dialog dengan masyarakat nelayan di Batang bisa dijadikan contoh di daerah lain untuk menjelaskan dan mensosialisasi kebijakan pemerintah terkait dengan larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, serta bagaimana solusinya,” jelasnya.

PERESMIAN : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meresmikan Pelayanan satu Atap di Pelabuhan Perikanan Klidang Lor Batang, Rabu (4/1). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERESMIAN : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meresmikan Pelayanan satu Atap di Pelabuhan Perikanan Klidang Lor Batang, Rabu (4/1). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Pemprov juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai intansi terkait, seperti dari Kementrian Kelautan, Perbankan dan Pelindo terkait bagamaina mencari solusi terkait dengan masalah nelayan yang ada di Kabupaten Batang. “Kami berharap kepada Pemerintah Pusat untuk bisa mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi nelayan, sehingga waktu enam bulan ini diharapkan waktu untuk berkompromi bagaimana solusi yang paling baik, sehingga semua bisa taat dengan aturan,” katanya.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulfichar Mochtar, menjelaskan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan penundaan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, karena banyak kapal yang belum diukur dan masih banyak nelayan yang menggunakan alat pukat tarik dan hela.

“Hingga saat ini, masih banyak nelayan yang akses permodalan belum siap, sehingga pemerintah ingin membantu mereka agar mencari ikan dengana alat yang ramah lingkungan,” katanya.

Sebelum menetapkan larangan penggunaan alat tangkap jenis pukat harimau atau hela, imbuhnya, pemerintah telah memberikan sekitar 2.000 alat tangkap dan sarana lainnya pada nelayan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi lainnya.

“Alat cantrang bukan sebagai alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. 50 persen penggunaan alat tangkap ikan cantrang akan mengakibatkan habitat ikan habis. Anak-anak ikan akan ketangkap semua jika menggunakan alat cantrang. Oleh karenanya, jika alat tangkap ini digunakan terus menerus, ikan akan habis dan kompetisi (wilayah mencari ikan) antar kapal semakin tinggi,” ujarnya.

Ketua HNSI Teguh Setiawan berharap nelayan Batang difasilitasi dan diberi waktu dalam proses pengalihan penggunaan alat cantrang agar nelayan tetap bisa melaut. “Kami membutuhkan jeda waktu,” tandas Teguh Setiwan.

Sedangkan Wakil Bupati Batang H Soetadi SH MM berharap Gubernur Jawa Tengah bisa menjelaskan tidak diperbolehkannya penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik. “Warga nelayan Batang sebetulnya mengikuti apa yang menjadi program pemerintah, sepanjang semuanya demi kepentingan negara dan warga nelayan,” imbuhnya.

Dalam kesempataan tersebut, Gubernur Ganjar juga menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada tiga kelompok masyarakat Desa Tombo Kecamatan Bandar, masing–masing menerima Rp 180 juta. Serta meresmikan, Layanan Satu Atap untuk perizinan nelayan. (han/mg20/ida)