SEMARANG – DPRD meminta Pemprov agar bisa lebih maksimal dalam memperhatikan keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sebab, MAJT merupakan aset Pemprov yang sekaligus ikon wisata religi di Jateng. Dewan berharap pengelolaan MAJT tetap berada di bawah naungan Pemprov Jateng.

Ketua Komisi E DPRD Jateng, AS Sukawijaya mengatakan, MAJT tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,750 miliar. Alokasinya untuk perawatan sebesar Rp 1 miliar dan sisanya Rp 750 juta untuk kegiatan keagamaan-kemasyarakatan. ”Anggaran sudah cukup kalau untuk perawatan. Tetapi kalau untuk renovasi besar ya masih kurang,” katanya.

Ia menambahkan, mestinya pemprov bisa lebih proaktif dalam menginventarisir MAJT. Karena MAJT merupakan ikon religius di Jateng dan bisa lebih tertata rapi. Karena diakui atau tidak, MAJT membutuhkan banyak sentuhan agar bisa benar-benar menjadi ikon andalan Jateng. Sebab, beberapa titik di MAJT membutuhkan perbaikan mengingat kondisinya sudah banyak yang rusak. ”Intervensi pemprov diharapkan, agar bisa lebih bagus dan menjadi kebanggaan Jateng,” ujarnya.

Sejumlah bagian di MAJT sekarang dalam kondisi rusak. MAJT tidak pernah direnovasi pasca diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2006 silam. Beberapa bagian MAJT yang rusak dan butuh segera diperbaiki itu di antaranya adalah bagian depan masjid, area terbuka yang biasa disebut sebagai plaza, 6 payung otomatis yang ada di plaza, area parkir, beberapa lokasi atap, dan area kamar mandi. ”Harusnya ini tanggung jawab pemprov, karena pengelolaan dan aset MAJT merupakan milik pemprov,” tambahnya.

Ia juga meminta tidak ada komersialisasi area di sekitar MAJT untuk disetorkan kepada kas daerah. Adanya sejumlah bangunan di sekitar MAJT yang memiliki nilai bisnis seperti Menara Al Husna, Hotel Resto Agung, Convention Hall, toko suvenir, parkir dan lain-lain. Pendapatan dari pos-pos tersebut diharapkan dipakai untuk membiayai operasional kelangsungan MAJT sebagai pusat ibadah umat Islam, peradaban dan kebudayaan Islam sekaligus destinasi wisata religi umat.

Dewan juga berharap pemprov tidak hanya memperhatikan MAJT saja, tetapi juga masjid-masjid lain yang ada di Jateng. Contohnya Masjid Baiturrahman yang selama ini keberadaannya tidak mendapatkan perhatian karena masalah regulasi. Baik Pemprov maupun Pemkot Semarang sama-sama tidak berani menggelontorkan anggarakan karena Masjid Baiturrahman statusnya masih belum jelas. (fth/ric/ce1)