SEMARANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya resmi mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai perpanjangan penggunaan alat tangkap cantrang hingga Juni mendatang. SE nomor B.I/SJ/PL.610/I/2017 itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sarief Wijaja, Selasa (3/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar menegaskan, pemberian waktu selama enam bulan tersebut harus dimanfaatkan nelayan untuk transisi pergantian alat tangkap. ”Nelayan masih boleh menggunakan alat tangkap cantrang selama masa transisi ini. Tapi dengan catatan, bersedia mengganti alat tangkap,” tegasnya dalam sosialisasi kepada nelayan Kabupaten Batang, Rabu (4/1).

Selama enam bulan ini, lanjutnya, pihaknya menggandeng beberapa pihak untuk melakukan pendampingan bagi nelayan yang masih menggunakan cantrang. Termasuk memberikan pelatihan menggunakan alat tangkap baru yang dianggap ramah lingkungan. Sebab, tidak sedikit nelayan yang masih bingung cara menggunakan alat tangkap selain cantrang.

Dalam SE tersebut, lanjut Zulficar, juga berisi mengenai relokasi daerah penangkapan ikan. Sebab area tangkap di daerah pantura sudah sempit. Selain itu, jumlah ikan juga menurun, pendapatan ikan menggunakan cantrang juga menurun. Terdapat 11 area lokasi yang menurut KKP dalam dua tahun ini ada peningkatan jumlah ikan cukup besar.

”Tahun 2014 jumlah ikan di laut kita ada 7,3 juta ton dan tahun 2015 mencapai 9,93 juta ton. Maka kita mendorong merelokasi lokasi tangkap cantrang ke natuna, dan lainnya. Ada 300 kapal lebih masih muat di sana. Kalau ada yang mau silakan daftar,” katanya.

Isi SE lainnya, yaitu mempercepat perizinan alat pengganti. Sebab selama ini banyak yang mengeluhkan lamanya perizinan. Maka KKP meminta untuk proses perizinan alat pengganti dipercepat. Untuk kapal di atas 30 GT, KKP sudah memfasilitasi gerai izin perpanjangan kapal dan alat secara online di 31 gerai.

SE ini juga meminta agar para nelayan membentuk kelompok kerja penanganan penggantian alat tangkap ikan yang melibatkan perikanan di daerah dan pusat serta pihak terkait dari BUMN, perbankan, dan HNSI, untuk duduk bersama supaya pendampingan berjalan baik.

Pendampingan juga dilakukan dalam hal pendanaan dan pembiayaan lewat perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Dengan begitu, nelayan bisa mendapatkan biaya untuk mengganti alat tangkap. Selama ini, para nelayan masih bingung, bagaimana cara meminjam uang, sementara mereka sudah punya hutang di bank dengan agunan.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku, akan ikut mengawasi perbankan dalam pemberian kredit untuk pergantian alat cantrang. ”Perbankan nanti saya yang urusi. Perindo juga siap membantu. Pusat sudah membantu, tugas saya adalah mengoordinasikan agar ini berjalan,” katanya.

Dia menambahkan, nelayan di Batang ini merupakan tempat pertama yang menerima informasi adanya perpanjangan tersebut. Dia berharap informasi ini bisa dibagikan ke nelayan lain di berbagai daerah di Jateng dan daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Jateng, Pujiono menjelaskan, para nelayan tetap bisa mendapat pembiayaan untuk mengganti alat tangkap, meski kredit mereka belum lunas. Hanya saja, total maksimal plafon 125 persen dari nilai jaminan yang ada.

Terkait keringanan angsuran, Bank Jateng bisa memberikan kelonggaran selama enam bulan, atau hingga alat tangkap pengganti cantrang bisa dioperasikan. Dengan begitu, nelayan yang belum bisa melaut karena sedang renovasi alat tangkap, tidak tercekik angsuran kredit.

”Angsuran pokok bisa dibayar setelah bisa melaut. Tapi bunganya tetap harus dibayar setiap bulan sejak pencairan kredit,” tegasnya. (amh/ric/ce1)