2.000 Calon Pemilih Belum Punya E-KTP

487

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah terus bekerja untuk menyelesaikan jumlah pemilih tetap (DPT) dalam pilkada 2017. Sampai saat ini masih ada sekitar 2.000 pemilih yang belum memiliki e-KTP. Padahal, e-KTP merupakan syarat wajib agar bisa mencoblos.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo mengatakan, dari tujuh daerah yang menggelar pilkada, hanya Kabupaten Cilacap yang masih bermasalah dengan jumlah pemilih tetap. Setidaknya masih ada sekitar 2.000 orang yang belum melakukan rekam e-KTP. ”Mulai dari daerah pelosok, sampai mereka yang masih bekerja di luar negeri atau luar kota,” katanya.

Ia tidak menampik jika ada beberapa pemilih yang dikeluarkan dari DPT. Sebab tidak segera melakukan rekam e-KTP dan ada yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari dinas terkait. Padahal agar bisa menggunakan hak pilih, masyarakat diwajibkan sudah melakukan rekam e-KTP atau memiliki surat keterangan. ”Ini sebagai upaya untuk tertib administrasi dan mengantisipasi jumlah pemilih ganda,” ujarnya.

Joko menambahkan, proses pilkada di tujuh daerah dipastikan berjalan baik. Saat ini proses logistik sudah disiapkan hanya tinggal menunggu surat suara. Sementara untuk kota juga sudah dipastikan dalam kondisi bagus. Meski begitu, untuk pilkada 2017 pihaknya mewaspadai terkait dengan pemilih yang ada di Karimunjawa, Jepara. ”Sudah disiapkan kapal pengangkut, tetapi daerahnya memang yang cukup sulit untuk dijangkau,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, masyarakat yang belum memiliki e-KTP harus menjadi perhatian serius bagi KPU Jawa Tengah maupun KPU kabupaten/kota. Meski begitu, diakui banyak kendala yang menyebabkan keterlambatan proses e-KTP di Jateng. Di antaranya mulai dari peralatan perekaman yang terbatas, sampai kekosongan blangko e-KTP. ”Masalahnya e-KTP merupakan program seutuhnya pusat, jadi tidak bisa diintervensi anggaran dari daerah,” tambahnya.

KPU Jawa Tengah diminta lebih proaktif dan mencari inovasi agar perekaman e-KTP bisa secepatnya rampung. Karena ini bakal menjadi data valid berapa jumlah masyarakat yang ada di provinsi ini. Sehingga pemprov bisa melakukan berbagai upaya intervensi untuk lebih menyejahterakan masyarakat. ”Jika data lengkap akan bisa lebih mudah untuk pemetaan wilayahnya. Jadi  pembangunan bisa lebih merata,” tambahnya. (fth/ric/ce1)