SEMARANG – DPRD menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang bakal menyerahkan pengelolaan dua jembatan timbang (JT) kepada pihak swasta. Meski begitu, harus ada regulasi yang jelas dan jangan sampai menghilangkan fungsi utama dari JT.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, rencananya pengelolaan JT kepada swasta dilakukan mulai 2017. Dua JT tersebut adalah Jembatan Timbang di Sarang, Rembang serta Jembatan Timbang Sambong, Brebes. Tetapi, sejauh ini masih belum ada tindak lanjut dari rencana pemerintah pusat tersebut. ”Dua JT itu memang lokasinya strategis dan lahan luas, jadi ini bakal dijadikan percontohan nasional,” katanya.

Ia menambahkan, pada dasarnya tidak menolak pengelolaan JT yang diberikan kepada pihak ketiga atau swasta. Dengan catatan, fungsinya sebagai kontrol dan pengendali beban muatan kendaraan tetap difungsikan. ”Jembatan timbang sebagai kontrol beban muatan kendaraan. Selama itu masih dijalankan, pengelolaan JT kepada swasta tidak masalah,” ujarnya.

Rencana pengelolaan JT kepada pihak swasta harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai ketika diambil alih swasta fungsinya berubah hanya untuk mencari pendapatan dari denda kendaraan yang melebihi kapasitas muatan. Karena jika dikelola dengan baik akan menguntungkan seperti parkir. ”Tapi memang tidak mudah, harus ada integrasi pengelolaannya baik dari pemerintah maupun dari pekerja di lapangan. Agar fungsinya JT tidak hilang,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Samirun meminta agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang memihak masyarakat. Pengelolaan JT harus benar-benar sesuai fungsinya karena berdampak langsung kepada kondisi jalan di Jateng. ”Harus diingat banyak jalan rusak akibat muatan kendaraan melebihi kapasitas. Nah JT ini berfungsi sebagai pengendali,” katanya.

Setidaknya 16 JT di Jateng diambil alih pemerintah pusat sesuai Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diambil agar seluruh JT dari Bali-Jakarta bisa berintegrasi dan lebih maksimal. Meski begitu, karena masih belum ada regulasi dan anggaran, akhirnya hanya delapan JT di Jateng yang masih beroperasi. ”Ini harus segera dicarikan solusi, bagaimana pengelolaannya ke depan. Karena jika JT tak beroperasi pembangunan infrastruktur di Jateng tidak bertahan lama dan akan rusak,” tambahnya. (fth/ric/ce1)