BATANG – Sebanyak 694 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Selasa siang (3/1) kemarin diambil sumpah dan dilantik Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Mereka terdiri atas pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, dengan rincian Eselon II/A 1 orang, Eselon II/B 29 orang, Eselon III/A 55 orang, Eselon III/B 94 orang, Eselon IV/A 399 orang, Eselon IV/B 114 orang serta pejabat fungsional untuk mengisi jabatan Direktur RSUD Batang dan Rumah Sakit Limpung.

Bupati Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, dalam pergantian jabatan ini tentunya ada yang senang dan ada yang tidak, namun pelantikan ini sesuai peraturan pemerintah yang baru. SOTK ini agar bisa dilaksanakan di seluruh jajaran Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia. “Pastinya, pelantikan ini ada yang senang, tapi ada juga yang tidak suka atau ngedumel. Inilah gambaran saya yang telah belajar di tengah-tengah birokrasi,” kata Bupati.

Bupati Yoyok juga menitipankan kepada pejabat yang baru saja dilantik untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku lagi, karena dirinya bersama Wakil Bupati akan pensiun dan meninggalkan Batang. “Apabila Bupati dan Wakil Bupati mengajak menyimpang, tolong agar ditinggalkan, satu perakpun saya tidak mengutip atau meminta uang dari pejabat yang baru dilantik ini, karena saya tidak ada kepentingan apapun terlebih sebentar lagi saya akan pensiun,” tegasnya.

Bupati juga meminta kepada pimpinan Satpol PP yang baru dilantik untuk berani menutup lokalisasi Penundan dan Tamanan yang akan dibantu oleh¬† bantu Camat Banyuputih baru yang mantan Kasatpol PP. “Jabatan ini adalah titipan dan amanah, setiap saat bisa hilang. Seseorang paling senang apabila menilai orang lain, tetapi belum tentu kesuksesan maupun kekayaan yang didapat tersebut membuat senang atau bahagia,” ujar Yoyok.

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Batang, Alimudin mengatakan, pengukuhan dan pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan ini sudah sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B3116 M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September perihal Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B 4054 S.PAN-RB12/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Penjelasan tentang Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

“Serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30V 126-3W99 tanggal 27 Desember 2016 perihal Pengukuhan PNS dalam JPT Pratama. Administrator dan Pengawas berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016,” jelasnya.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik dan dikukuhkan, Sekertaris Daerah (Sekda) masih dijabat oleh Drs Nasikhin, Ir Agus Riyadi jabatan baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik, Ir Susilo Heru yuwono jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Ir Soegihanto Joko Poernomo jabatan baru Staf Ahli Bidang Kemasyraakaatan dan SDM.

Drs Retno Dwi Irianto jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ir Wondhi Ruki Trisnanto jabatan baru Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs Ripyono jabatan baru Asisten Administrasi, Nur Suhartiah SH sebagai Sekertaris DPRD, Dra Lany Dwi Rejeki sebagai Inpektur, Drs Sabino Suwon sebagai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Asri Hernawan SE sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Selanjutnya, Alimudin SH sebagai Kepala BKD, Rahmat Nurul Fadilah SPd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dr Hidayah Basbet sebagai Kepala Dinkes, Ir Ketut Mariadji Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ari Yudianto SH Kepala Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Sugiatmo SH sebagai Kepala Dinsos, Sri Purwaningsih sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga kerja, Wahyu Budi Santoso sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Drs Jamal Abdul Naser sebagai Kepala Dinas Kominfo. (mg20/han/ida)