SEMARANG – Pemprov Jateng didesak untuk bisa lebih proporsional dan memperhatikan keberadaan sekolah swasta. Sebab, selama ini sekolah swasta masih seperti dianaktirikan dalam berbagai hal. Mulai dari anggaran sangat minim serta perhatian dan fasilitas yang belum maksimal.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, selama ini sekolah negeri lebih mendapatkan perhatian lebih dari pemprov. Kondisi tersebut membuat adanya kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Padahal, sebagai lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta memberikan peran penting di Jateng. ”Kesenjangannya memang cukup jauh dan sangat terlihat. Ini yang harus menjadi perhatian pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Mulai tahun ini, SMA/SMK se-Jateng bakal diambil alih pemprov sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014. Harusnya momen tersebut bisa digunakan pemprov untuk bisa memperhatikan sekolah dan pendidik di Jateng, terutama sekolah swasta. Tetapi dalam kebijakan anggaran, pemprov hanya mengalokasikan TPP pendidik dan tenaga kependidikan PNS serta honorer di sekolah negeri. ”Sedangkan pendidik swasta belum teralokasikan anggaran termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah swasta,” ujarnya.

Dewan berharap pemprov bisa lebih memperhatikan nasib pengajar dan sekolah swasta di Jateng.  Sebab, bagaimanapun swasta ikut  berperan penting dalam kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Jateng. Pemprov harus berkomitmen supaya anggaran pendidikan ditingkatkan jumlahnya secara proporsional, dengan memperhatikan pendidikan swasta. ”Ini menjadi tanggung jawab dan pekerjaan besar Gubernur Jateng. Bagaimana pendidikan swasta dan negeri tidak timpang,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, meminta pemprov bisa lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta. Pemprov diminta bisa menyetarakan gaji guru, agar tidak terlalu njomplang dengan guru-guru yang bertatus PNS. Sebab, dewan kerap kali mendapatkan keluhan dari masyarakat, karena terkesan mengabaikan. ”Masak guru honorer hanya mendapatkan gaji Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan. Ini kan sangat ironis,” katanya.

Selama ini pemprov masih setengah hati dan kurang mempedulikan nasib keduanya. Buktinya, pemprov lebih banyak memikirkan guru-guru yang sudah berstatus negeri dengan tunjuangan yang besar. Tapi kondisi guru honorer 180 persen berbalik. ”Ini sebenarnya sudah masalah lama, tapi tetap tidak ada perhatian dari pemprov maupun pemerintah daerah,” tambahnya. (fth/ric/ce1)