Usulkan Tenaga Honorer Jadi P3K

573

SEMARANG – Sekda Jateng Sri Puryono mengusulkan agar guru honorer dan tenaga pendidikan honorer diseleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Nantinya, jumlah P3K disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan begitu, beban Pemprov Jateng dalam pengelolaan SMA/SMK bisa lebih ringan.

Mulai tahun ini, pemprov masih membiayai belasan ribu tenaga honorer baik guru maupun tenaga kependidikan, termasuk honorariumnya. Jumlah tenaga honorer di SMA dan SMK se-Jateng mencapai 16.000 orang. ”Tahun ini masih masa transisi. 2018 besok baru akan pakai pola seleksi,” katanya, Minggu (1/1).

Seleksi tersebut lanjutnya, bisa lewat analisis jabatan dan kebutuhan sekolah. ”Misalnya di sekolah itu dibutuhkan berapa guru? Tentu yang sesuai dengan bidangnya, jangan sampai ada yang menumpuk di situ,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah pusat meninjau ulang jumlah dana alokasi umum (DAU). Sebab, DAU yang diberikan, dinilai jauh dari kebutuhan untuk pengelolaan seluruh SMA/SMK.

Dijelaskan, awalnya. DAU diberikan pemerintah pusat, langsung ke kabupaten/kota. Tapi seiring peralihan kewenangan, ternyata DAU tidak serta-merta dipasrahkan pemprov sepenuhnya. ”Seharusnya DAU Pemprov Jateng Rp 3,6 triliun, sekarang baru Rp 1,9 triliun, masih jauh,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv menilai, pemerintah masih melakukan dikotomi pada kebijakan bidang pendidikan. Masih terjadi dikotomi antara negeri dengan swasta. UU 23 tahun 2014 terkait alih kewenangan pengelolaan SMA dan SMK juga fokus pada sekolah negeri. ”Mestinya semua kebijakan berlaku adil pada sekolah negeri dan swasta,” katanya.

Dia berharap, pemprov memiliki komitmen pada pendidikan dengan meningkatkan anggarannya secara proporsional. Begitu pula peningkatan tersebut jangan hanya fokus ke sekolah negeri, tetapi juga ke sekolah swasta.

Zen menegaskan, lembaga pendidikan swasta dituntut mampu menghasilkan output yang berkualitas dan seimbang dengan sekolah negeri. Tapi tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang berimbang pula. Masih banyak kesejahteraan guru sekolah swasta di bawah UMK. ”Konsepnya dulu akan mendapatkan perhatian anggaran baik terhadap guru non PNS sekolah swastanya, sarana dan prasarananya maupun siswanya,” tegas politikus PKB ini. (amh/ric/ce1)