SEMARANG – Kronisnya masalah kemacetan di Kota Semarang membutuhkan adanya kebijakan yang mengatur regulasi pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Saat ini, jumlah kendaraan baik motor maupun mobil di Kota Semarang kian membeludak. Sehingga kemacetan bisa terjadi kapan saja, terutama pada jam kerja.

DPRD Kota Semarang menilai kronisnya masalah kemacetan di Kota Semarang tak terlepas dari mudahnya proses kredit motor. Masyarakat bisa membeli motor hanya dengan uang muka Rp 500 ribu. Bahkan ada juga tanpa uang muka. Begitu pun membeli mobil hanya dengan uang muka Rp 3 juta.

Hal tersebut berdampak membeludaknya jumlah kendaraan hingga mengakibatkan lalu lintas di Kota Semarang berjejal. ”Perlu adanya kebijakan yang mengatur regulasi pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Tetapi hal itu merupakan kewenangan Pemprov Jateng,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.

Dikatakannya, Pemkot Semarang hanya bisa melakukan penanganan masalah kemacetan dan pengelolaan aset. Termasuk melakukan pelebaran jalan, maupun pengelolaan jalan tembus dan mengatur pelaksanaan teknis. ”Maka kami sangat mendukung kebijakan soal dibuatnya sistem pengelolaan jalan satu arah yang akan diberlakukan di Kota Semarang,” katanya.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi upaya penanganan masalah kemacetan di Kota Semarang. Sehingga bisa mengurangi keruwetan lalu lintas.

”Jalan-jalan protokol di Kota Semarang saat ini sudah melampaui kapasitas. Kepadatan mobil dan kendaraan selama ini sangat kronis. Bisa dilihat sendiri kepadatan di sejumlah jalur protokol seperti Jalan Gajahmada, Pemuda, Thamrin dan lain-lain. Semuanya rawan macet,” katanya.

Kondisi saat ini, kata Supriyadi, sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran jalan. Maka dari itu, langkah penataan manajemen lalu lintas dengan membuat sistem penataan satu arah merupakan langkah tepat. ”Bisa dikoordinasikan dengan kepolisian dan Dishubkominfo. Ini perlu dilakukan. Apalagi sekarang banyak wisatawan baik lokal, nasional maupun luar negeri datang ke Kota Semarang. Otomatis trafik kemacetan tinggi sekali,” katanya.

Mengenai apakah memungkinkan akan muncul kebijakan pembatasan jumlah kendaraan di Kota Semarang, Supriyadi menilai hal itu perlu dilakukan. Mengingat saat ini arus lalu lintas sangat padat. Pemprov Jateng perlu melakukan langkah terkait hal tersebut.

Supriyadi mengaku prihatin, melihat kondisi padatnya kendaraan di Kota Semarang. Mestinya, persyaratan kredit motor tidak mudah seperti sekarang. ”Bagaimana mungkin DP membeli motor hanya Rp 500 ribu, kadang malah tanpa DP bisa membeli motor. Seharusnya Gubernur Jateng mengeluarkan kebijakan agar pertumbuhan kendaraan di Jateng bisa terkontrol. Sehingga bisa mengurangi kepadatan kendaraan,” katanya.

Misalnya dengan penerapan pajak progresif. Pembelian kendaraan mobil maupun motor bisa dibatasi. ”Pembatasan dengan model satu keluarga maksimal berapa unit mobil dan motor. Model pembatasan usia kendaraan, jika kendaraan lebih dari lima tahun dianggap tidak layak pakai. Itu semua kewenangan Provinsi Jateng,” katanya.

Anggota DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo, mengatakan Pemkot Semarang harus bisa mengelola transportasi masal melalui Bus Rapid Transit (BRT) agar bisa mengurangi kepadatan lalu lintas. ”Bisa dibayangkan, jika satu keluarga orang tuanya naik mobil, memiliki tiga anak dan semua memiliki motor. Tentu akan menambah kepadatan lalu lintas,” katanya. (amu/ric/ce1)