Fasilitas umum (fasum) yang ada di Kota Semarang ternyata belum sepenuhnya ramah bagi para difabel. Hal ini tentunya harus kembali dipikirkan oleh pemerintah kota dan dinas terkait.

FASUM seperti trotoar, shelter bus rapid transit (BRT) Trans Semarang, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan layanan transportasi yang ada dinilai belum ramah bagi kalangan difabel, seperti tunadaksa, tunarungu, dan tunanetra.

Di Jalan Pemuda misalnya. Di sepanjang trotoar jalan tersebut memang sudah dipasang blind tile (keramik khusus) untuk tunanetra. Namun di sejumlah titik, justru dipasang besi pembatas berikut rantainya. Selain itu, jalur bagi penyandang disabilitas ini juga kerap terhalang parkir mobil sembarangan. Ini seperti terlihat di samping Mal Paragon.

Pun di Jalan Pandanaran, jalur blind tile di sejumlah titik terhalang pohon, pot, besi, dan pos Dishubkominfo di depan Pusat Oleh-Oleh Pandaranan.

”Sepertinya dalam membangun jalur penyandang difabel hanya asal-asalan saja. Asal ada keramik bergaris di trotoar. Jangan-jangan tukang yang memasang juga nggak tahu fungsi keramik khusus itu,” kata Avie Rizkanaiya, 28, kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Fasilitas kaum disabilitas lainnya, menurut Avie, yang tidak ada adalah jembatan penyeberangan orang (JPO). Saat ini, JPO yang dibangun di Jalan Pemuda dan Pandaranan khusus untuk orang normal. ”Padahal di Jalan Pemuda kan menjadi pusat keramaian. Di situ ada mal, perkantoran dan sekolah. Harusnya dilengkapi JPO yang ramah difabel,” harap warga Jatingaleh ini.

CURAM: Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Semarang belum ramah difabel. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CURAM: Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Semarang belum ramah difabel. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Warga lain, Aris Muliawarman, mendorong kepada pihak swasta untuk ikut bersinergi dengan pemerintah dalam membangun fasilitas bagi kaum disabilitas. Menurutnya, fasilitas ini tidak hanya ditempatkan di jalan, tetapi juga di sarana transportasi umum.
”Saran saya, pemerintah maupun pihak swasta bisa sama-sama memberikan fasilitas yang ramah difabel. Sebab, penyandang disabilitas juga punya hak yang sama. Setidaknya bisa bersama-sama memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka,” harapnya.

Pemerhati layanan umum dan kaum difabel, Reza Aditia, mengatakan, jika fasilitas umum yang ada saat ini masih belum ramah difabel. Akses jalan berupa trotoar, bagi kaum difabel termasuk dirinya, masih kerap terganggu pohon dan besi.

”Trotoar itu dibangun jalur difabel hanya mementingkan fisik saja, namun tidak sesuai fungsinya. Karena banyak pot atau besi yang membuat kenyamanan berjalan bagi difabel menjadi berkurang,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Selain terhalang pot, pohon dan besi, lanjut dia, blind tile atau keramik khusus bagi tunanetra juga banyak yang rusak. Ironisnya lagi, banyak yang beralih fungsi menjadi lahan parkir atau bahkan halte dan pos polisi ataupun Pos Dishub.

”Dibanding kota lainnya, seperti Solo dan Surabaya, Semarang masih tertinggal jauh dalam membangun fasilitas bagi kaum difabel. Alih fungsi lahan trotoar di Solo dan Surabaya diatur ketat oleh pemerintah setempat,” tandasnya.

Belum lagi curammnya halte atau shelter BRT Trans Semarang yang menyulitkan kaum difabel untuk naik ke atas bus. ”Jelas sangat menyulitkan, saya jadi bertanya-tanya kenapa ada pos di tengah trotoar atau shelter yang cukup curam yang menyusahkan,” ucapnya.

Meski masih belum ramah terhadap kaum difabel, setidaknya akses atau fasum tersebut sudah ada.  ‪Diakui Reza, jika program Pemerintah Kota Semarang memberikan akses kepada kaum difabel memang sedang digalakkan. Namun, ia menilai pemkot kurang mendengar dan mengerti seperti apa kemauan para difabel dalam layanan akses fasilitas umum.

”Pemkot dan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan layanan akses bagi kaum difabel tak pernah mengikutsertakan kami. Jadi, hanya sekadar memenuhi kewajiban saja, namun belum tepat sasaran,” ujarnya.

Ia berharap nantinya akan ada kebijakan dari pemerintah dan kepolisian bagi pejalan kaki. Salah satunya adalah tidak menempatkan pos di tengah-tengah area pedestrian. ”Kebijakan saat ini kayak tidak  diperhitungkan, fungsi trotoar tidak berjalan semestinya. Hak-hak pejalan kaki dirampas,” tandasnya.

Hal senanda diungkapkan pakar transportasi Universitas Diponegoro (Undip), Bambang Pujiono. Dia mengatakan, sebenarnya Pemkot Semarang sudah mulai menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel, namun belum maksimal.

”Pemkot Semarang sudah mulai memikirkan dan memperhatikan akses fasilitas transportasi untuk penyandang disabilitas. Tetapi masih terbatas,” kata Bambang.

Dikatakan, di beberapa titik trotoar misalnya, bagian tengahnya didesain agar bisa diraba oleh penyandang tunanetra. ”Masalahnya, di trotoar belum banyak yang efektif melayani pejalan kaki. Karena ada yang terlalu sempit, dipakai untuk kegiatan lalu lintas, maupun PKL (pedagang kaki lima). Semarang masih menghadapi masalah-masalah seperti itu,” ujarnya.

Termasuk lantai di mal-mal, saat ini mulai ada desain akses fasilitas untuk penyandang disabilitas. Meskipun jumlahnya masih terbatas. Sedangkan untuk perempatan jalan, belum  sepenuhnya didukung rambu-rambu bagi penyandang disabilitas.

”Mereka (disabilitas) kan juga harus mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak ada diskriminasi. Saya kira mengenai teknologi transportasi di dunia harus memperhatikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengakui, untuk penyediaan sarana-prasarana yang ramah difabel di Kota Semarang masih belum maksimal. Tetapi sudah mulai dibenahi secara bertahap. Saat ini, kata dia, sudah mulai disediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. ”Misalnya di Pemkot Semarang desain lantai sudah tersedia untuk penyandang disabilitas,” katanya.

Selain itu, sejumlah titik trotoar juga sudah didesain memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas. ”Misalnya, di Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr Sutomo Kalisari. Trotoar yang tengahnya ada warga kuning itu disediakan untuk penyandang disabilitas. ”Setiap pembangunan baru harus disediakan sarana prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas,” ujar Mbak Ita –sapaan akrabnya.

Termasuk di BRT Trans Semarang, kata dia, saat ini telah memuat kebutuhan untuk disabilitas. Bangunan baru seperti Rumah Duta Revolusi Mental, Rumah Susun di Karangroto juga didesain ramah bagi penyandang disabilitas.

”Misalnya desain toilet, bus tersedia desain untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas. Halte, belakangan kami juga menyediakan pembuatan SIM D untuk tunarungu. Selama ini sudah ada. Memang, belum maksimal. Karena bukan hanya tugas pemkot saja. Tetapi pihak swasta juga harus memiliki kesadaran. Kami harapkan akan selalu ada pembenahan. Dulu belum ada, sekarang sedang kami persiapkan,” katanya.

Diakui, belum semua infrastruktur lama yang menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. ”Misalnya di kantor kelurahan dan kecamatan, nanti akan kami lakukan penyediaan akses untuk penyandang disabilitas,” ujarnya. (mha/sga/den/amu/aro/ce1)