Kepala Dinas Terima SMS Teror

Sebelum Pelantikan SOTK Baru

753

UNGARAN – Sebelum dilakukan penetapan Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Semarang yang baru, diduga sudah bocor lebih dulu. Hal tersebut menyusul pengakuan beberapa kepala dinas yang menerima teror berupa pesan singkat dari orang tidak dikenal. Meski nomor yang digunakan untuk mengirim pesan singkat tersebut berbeda, namun isi pesan sama.

Menaggapi hal tersebut, Bupati Semarang Mundjirin justru belum mengetahuinya. “Belum ada laporan ke saya terkait hal itu,” ujar Mundjirin usai melantik 645 pejabat baru di lingkungan Pemkab Semarang, Sabtu (31/12) lalu.

Menurut Mundjirin, tidak menutup kemungkinan jika SOTK yang baru sudah bocor sebelum dikukuhkan. Sehingga ada pihak yang memanfaatkannya untuk menebar ancaman teror.

“Kalau ada, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia tahu terkait formasi pelantikan (SOTK),” katanya.

Diakui Mundjirin, pihaknya tidak bisa membendung apabila terjadi kebocoran informasi terkait SOTK yang baru sebelum dilakukan pelantikan. “Karena kita tidak bisa membendung informasi dari dalam, apakah bocor atau tidak. Kalau tahu dan memanfaatkan, maka akan dipecat,” tegasnya.

Menurutnya, apabila ada pihak yang dengan sengaja membocorkan formasi SOTK yang baru, bisa juga digunakan untuk melakukan aksi pemerasan. Artinya, si pemberi informasi mengaku dapat melakukan jual beli kursi jabatan kepada pihak lain.

Ditegaskan Mundjirn, apabila ada pihak di lingkungan Pemkab Semarang yang melakukan hal tersebut, sanksi yang akan diberlakukan yakni pemecatan. “Bocor tidaknya saya kurang tahu. Kalaupun ada pejabat yang menggunakan info SOTK yang baru untuk memeras, maka sanksinya pemecatan,” tandasnya.

Apalagi saat ini informasi jual beli kursi jabatan menjadi viral setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, Jumat (30/12) lalu. Pada pelantikan pejabat yang baru di lingkup Pemkab Semarang tersebut juga muncul lima dinas baru. Di antaranya, Dinas Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran, di mana sebelumnya bernama Satpol PP, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sebelumnya bernama Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Sedangkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kini masing-masing berdiri sendiri. Menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) kini menjadi Dinas Sosial.

Sekda Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono, mengatakan, selain munculnya dinas baru tersebut, sejumlah posisi jabatan kepala dinas juga dilakukan pergeseran. “Itu semua untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Semarang,” kata pria yang akrab disapa Soni tersebut. (ewb/aro)