Pabrik Semen Rembang Tetap Dilanjutkan

43
MENOLAK: Ratusan warga Rembang menggelar aksi demo menolak pabrik semen di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, kemarin (9/12). (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENOLAK: Ratusan warga Rembang menggelar aksi demo menolak pabrik semen di depan kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang, kemarin (9/12). (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Polemik pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang masih terus memanas. Sebanyak 300 warga nekat melakukan aksi jalan kaki 150 Km dari Rembang ke Semarang untuk mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mencabut izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan menghentikan proses pembangunan pabrik semen tersebut.

Pencabutan Amdal itu merupakan rekomendasi Mahkamah Agung (MA) setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas gugatan warga yang menolak pabrik Semen Indonesia di Rembang dikabulkan. Gubernur Jateng memang telah mencabut izin Amdal pabrik semen yang disengketakan itu. Tetapi ternyata Ganjar Pranowo ’diam-diam’ juga telah menerbitkan izin Amdal terbaru.

Pro kontra kelompok warga yang menolak dan mendukung pun kian sengit. Sebagian warga khawatir bahwa gonjang-ganjing pembangunan pabrik semen ini akan memicu terjadinya konflik horizontal, yakni terjadinya bentrok antara warga yang pro dan kontra.

Gun Retno, tokoh dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang yang menolak pabrik semen di Rembang mengaku kecewa berat atas diterbitkannya izin Amdal baru oleh Gubernur Jateng. ”Kami sangat kaget dan kecewa. Kami ingin gubernur mencabut izin sesuai keputusan MA. Tapi gubernur tiba-tiba menerbitkan izin baru,” kata Gun kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (9/12).

Perwakilan warga Rembang yang melakukan aksi jalan kaki 150 Km dari Rembang ke Semarang ini mengaku  kecewa sangat. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pemberitahuan terkait izin baru tersebut.

Gun juga mempertanyakan ada apa dengan diterbitkannya Amdal baru oleh Gubernur Jateng? ”Seharusnya izin lingkungan harus dihentikan, tapi kok malah dikeluarkan izin baru. Bahkan kami baru tahu setelah melakukan audiensi,” ujarnya.

Izin lingkungan diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 660.1/30 Tahun 2016. Isinya menyangkut tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Dalam SK baru gubernur tersebut, izin atas penambangan batu kapur di Rembang telah ditentukan, yakni meliputi 293,9 hektare di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem. Penambangan tanah liat seluas 98,9 hektare di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, serta operasional pabrik semen berkapasitas 3 juta ton per tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen. Atas diterbitkannya izin lingkungan terbaru tersebut, maka pembangunan pabrik semen Rembang dipastikan tetap dilanjutkan dan akan beroperasi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Agus Sriyanto, mengatakan, tidak ada kewajiban bagi pemerintah terkait perubahan izin Amdal tersebut. Dia menolak bahwa izin Amdal itu bukan Amdal baru. ”Hanya izin lingkungan. Secara regulasi tidak diatur atau sosialisasi. Maka secara legal pabrik masih bisa beroperasi,” kata Agus.

Terpisah, tak ketinggalan warga dari kelompok pro atau warga yang menyetujui pabrik semen juga menyusul mengklarifikasi ke Semarang. Mereka mengklaim 95 persen warga yang tinggal di daerah Ring 1, sekitar lokasi pabrik semen, yakni Desa Tegaldowo, Kajar, Kadiwono, Pasucen dan Timbrangan Kecamatan Gunem Rembang, kurang lebih 12 ribu warga lebih, mendukung pabrik semen didirikan.

”Jumlah warga yang mendukung ini jauh lebih banyak daripada yang menolak. Justru kami bertanya bahwa penolakan itu dari warga yang mana?” kata tim Advokasi Penyelamat Negara, Achmad Michdan, kemarin.

Dikatakannya, izin baru yang dikeluarkan Gubernur Jateng telah sesuai dengan aturan hukum. Di antaranya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 atau Pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan telah melakukan perubahan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL).

Mengenai pencabutan izin lama atas putusan MA tidak ada masalah. Karena Semen Gresik kini berubah jadi Semen Indonesia. ”Maka harus ada perubahan izin. Jadi itu sesuai prosedur. Kan pabrik Semen Gresik sudah enggak ada,” tandasnya.

Putusan MA terkait pembatalan izin lingkungan yang disengketakan tersebut juga tidak ada korelasi untuk mengharuskan pabrik semen ditutup. Menurut dia, penolakan warga ditumpangi kepentingan kelompok yang mengatasnamakan aktivis lingkungan maupun LSM. ”Kalau dasar penolakan itu soal dampak lingkungan, selama ini tidak ada masalah. Bahkan keberadaan pabrik semen ini manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Jika memang mereka mempermasalahkan soal dampak lingkungan, seharusnya mereka juga mempermasalahkan ratusan hektare galian C di sekitar lokasi pabrik semen yang telah berlangsung sejak 20 tahun silam. ”Tetapi mereka tidak mempermasalahkan galian C tersebut. Tetapi malah justru menentang pabrik semen yang baru dibangun. Padahal adanya pabrik semen memberikaan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya.

Perwakilan warga, Ahmad Sholeh, mengatakan, selama ini warga mayoritas mendukung. Bahkan sebanyak 1.266 warga di sekitar lokasi telah menggantungkan nasibnya dan bekerja di PT Semen Indonesia. ”Jadi jangan sampai pabrik semen ditutup, kasihan sekali warga. Mereka kini berani mengambil kredit motor, membangun rumah, beli televisi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika sampai ditutup, kami khawatir terjadi bentrok antara warga pro dan kontra,” ujarnya. (amu/aro/ce1)

BAGIKAN