Lima Kasus Korupsi di Kejari Mangkrak

32

KENDAL—Dalam peringatan Hari Anti Korupsi sedunia, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal didorong untuk menyelesaikan sejumlah kasus yang kini menjadi tunggakan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Vox Populi Kendal menduga, kasus-kasus korupsi yang mandeg tersebut sengaja di-peti-es-kan agar masyaraat lupa.

Koordinator Vox Populi, Joko Wiyono mengatakan sedikitnya ada lima tunggakan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal. Yakni Kasus dugaan korupsi perekrutan tenaga harian lepas (Harlep) di Dinas Pengelolalaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kendal tahun 2012 dan Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Persatuan Sepak Bola Kendal (Persik) tahun 2011-2012.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan kursi di Dinas Perhubungan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soewondo Kendal tahun 2013. Serta kasus Pengadaan Kursi Stadion dimana penyidik Kejari telah menetapkan lima tersangka, tapi sampai sekarang perkaranya juga belum disidangkan.

Terhadap kasus-kasus korupsi yang menunggak hingga bertahun-tahun tersebut, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Asisten Pidana Khusus Kejati Jateng, Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng.

“Saya meminta agar kasus-kasus tersebut dilakukan supervisi. Jika memang Kejari Kendal tidak mampu menyelesaikannya, sehingga harus diambil alih langsung oleh Kejati. Sehingga Kasus ini bisa cepat ditangani dan terselesaikan,” tandasnya, Jumat (9/12) kemarin.

Sebab, menurutnya, menunggaknya kasus-kasus tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan pada masyarakat yang berharap penegakan hukum khususnya penanganan kasus korupsi bisa ditegakkan. Sehingga Kendal bisa bebas dari kasus korupsi.

Sementara itu, Kepala Kejari Kendal justru memperingati hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap 9 Desember hanya dengan menempel sejumlah stiker dan spanduk di sejumlah SKPD.

SKPD yang menjadi sasaran yakni yang mengedepankan pelayanan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan, serta Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Aksi penempelan stiker berisi imbauan menolak segala bentuk korupsi dan pungutan liar. Aksi itu diikuti sekitar 20 pegawai Kejari Kendal. Stiker ditempel di lokasi-lokasi strategis yang mudah dilihat pegawai dan masyarakat.

Kajari Mustaming mengatakan bahwa kegiatan itu juga bertujuan untuk saling mengingatkan antara satu dengan lainnya. Pemasangan stiker itu juga sebagai bentuk pencegahan upaya tindakan korupsi maupun pungli.

“Kami berpendapat, semakin sedikit terjadi pelanggaran hukum semakin baik. Dengan begitu sosialisasi yang kami lakukan berhasil. Namun, jika semakin banyak orang yang terjerat hukum karena kasus korupsi maupun pungli, berarti program yang diupayakan dinilai gagal,” katanya. (bud/ida)

BAGIKAN