Kejari Optimalkan Fungsi Pengawasan

26
BAGIKAN BROSUR DAN PIN : Kajari Kabupaten Pekalongan, Yeni Trimulyani, saat membagikan pin dan brosur anti korupsi kepada warga di Jalan Madurorejo, Kajen, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BAGIKAN BROSUR DAN PIN : Kajari Kabupaten Pekalongan, Yeni Trimulyani, saat membagikan pin dan brosur anti korupsi kepada warga di Jalan Madurorejo, Kajen, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pekalongan, Yeni Trimulyani, bersama jajarannya, membagikan pin dan brosur tentang bahaya korupsi. Di antaranya, kepada para pengguna jalan di Jalan Madurorejo Kajen, di Pasar Kajen dan beberapa kantor-kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pekalongan, Jumat (9/12) kemarin. Hal itu dilakukan sebagai peringatan Hari Anti Korupsi Internasional.

Sebelumnya Kajari telah mendatangi kantor Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, dan beberapa kantor SKPD, untuk menyosialisasikan bahaya dan peringatan tentang korupsi. Bahkan, membagikan jersey kepada Ketua DPRD dan Sekwan, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pekalongan. “Kejari tidak hanya membagikan pin dan brosur ke masyarakat dan lemaga pemerintah, tapi juga melakukan sinergitas antara Kejari dengan Pemkab Pekalongan,” kata Kajari Yeni.

Sedangkan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pekalongan agar bisa berjalan baik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan Tim Pengawalan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D).

“Dengan TP4D, akan kami kawal pembangunan daerah, kami arahkan agar Pemkab tidak melanggar dan menyalahi aturan, ketika menggunakan anggaran. Namun jika sudah dilakukan TP4D, namun tetap salah, kami akan tindak sesuai aturan hukum,” ungkap Yeni.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hj Hindun menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Pekalongan akan memfungsikan pengawasan melekat di lingkungan internal lembaga legislatif dalam pencegahan korupsi.

Pihaknya juga akan terus mengingatkan anggota DPRD, agar berjalan sesuai fungsi dan tidak melakukan hal tercela seperti korupsi. Karena anggota DPRD adalah wakil rakyat dan seharusnya tidak menciderai hati rakyat. “DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat, hal itu sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Hj Hindun. (thd/ida)

BAGIKAN